TANJUNG SELOR - Banyaknya keluhan masyarakat mengenai sejumlah persoalan menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Anggota DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan, yang dibutuhkan masyarakat Kaltara cukup banyak. Di antaranya persoalan pertanian, infrastruktur jalan hingga kesejahteraan.
Keluhan masyarakat yang paling banyak menyangkut jalan tani. Itu menjadi problem yang cukup besar dan tidak maksimal. “Masyarakat membeli pupuk saja sudah mahal. Kemudian membawa barang hasil produksi menjadi beban mereka, dengan harga yang terkadang tidak wajar,” tutur dia, Senin (23/1).
Selain itu, persoalan infrastruktur jalan tidak terlepas dari keluhan masyarakat. Baik itu jalan antardesa, kecamatan maupun kabupaten. Apalagi, ia mengakui sejauh ini, rata-rata APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di kabupaten/kota terbilang kecil. Berkisar antara Rp 800 Juta hingga Rp 1,5 triliun.
Keterbatasan pemerintah untuk mengadakan pembangunan bisa dirasakan masyarakat. “Yang harus menjadi pemahaman bersama, wilayah Kaltara ini sebagian hutan dimiliki oleh swasta. Sehingga membuat kemampuan rakyat berproduksi rendah. Itu menjadi tantangan tersendiri,” ungkapnya.
Diungkapkan Deddy, Presiden RI Joko Widodo mengadakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kaltara. Seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Diharapkan bisa mendorong perekonomian di Kaltara. Karena sarana produksi utama yakni tanah, tidak lagi tersedia, sehingga harus beralih ke industri.
“Harapannya, perdagangan meningkat, pendapatan daerah meningkat sehingga infrastruktur pembangunan sekolah, sarana kesehatan dengan sendirinya akan berjalan,” harapnya. (fai/uno)