TANJUNG SELOR – Sebanyak 236 pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dilantik Bupati Bulungan Syarwani, di Dome Center, Rabu (18/1).

Proses pelantikan tersebut merujuk keputusan Bupati Bulungan, sesuai tembusan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gubernur Kaltara dan Ketua DPRD Bulungan. Bahwa 236 pejabat yang dilantik telah melewati SK (Surat Keputusan) Nomor 821/037/BPKSDM-II/23. 

Dikatakan Bupati Bulungan Syarwani, pelantikan yang terlaksana ini sudah dipetakan prosesnya. “Ini bukan baru muncul hari ini (kemarin, Red). Namun sudah disusun Sekkab (Sekretaris Kabupaten), BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan Asisten III,” jelas Syarwani saat ditemui usai pelantikan, Rabu (18/1).

Syarwani merasa sangat optimisme dengan dilantiknya pejabat ini, akan menjadi semangat baru untuk mengawali tahun baru. Dengan posisi baru, semua bisa melaksanakan seluruh tahapan sesuai program yang telah direncanakan.

“Jangan sampai dengan susunan baru ini, kepala dinas memberikan arahan yang salah. Dalam penyampaian ke tingkat bawahan. Hal itukan tidak sesuai harapan. Harus secara parsial dengan kehadiran team work yang baru, dipastikan memperkuat di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” harapnya.

Namun, dari sejumlah pejabat yang dilantik tersebut, masih ada 4 jabatan tinggi pratama yang masih kosong. Yakni Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Dinas Sosial.

“Memang masih ada jabatan yang kosong khususnya Eselon II. Paling lambat April, kita sudah mulai melakukan seleksi terbuka terhadap pejabat Eselon II itu,” ungkap Mantan Ketua DPRD Bulungan itu.

Diakui Syarwani, jabatan yang kosong tersebut dikarenakan sudah memasuki masa pensiun. Terhadap pejabat yang menjalani proses pelantikan ini, sudah sesuai tupoksi dan berusaha melihat rekam jejak. “Orang yang kita tempatkan termasuk ketika ada promosi dari Eselon 4B menuju 4A. Tentu kita melihat ini secara objektif,” imbuhnya.

Untuk melihat kinerja, ke depan berkomitmen terus melakukan evaluasi sesuai perjanjian kinerja bagi seluruh pejabat administrator maupun pengawas. (*/ika/uno)