Percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanjung Selor terus digaungkan dan diupayakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara juga tengah membahas mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Desa.

 

TANJUNG SELOR–Raperda tersebut merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Anggota DPRD Kaltara Achmad DJufrie mengatakan, jika ditetapkan nantinya menjadi perda, Raperda Pemberdayaan Desa itu akan menjadi dasar untuk menjadi Tanjung Selor sebagai DOB. DPRD Kaltara saat ini tengah melakukan pembahasan mengenai raperda tersebut untuk menjadi produk hukum baru di Provinsi Kaltara. "Raperda Pemberdayaan Desa tinggal menunggu harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri akan melihat apakah layak atau tidak untuk dijadikan perda," jelasnya, Selasa (17/1).

Dalam salah satu klausul, Raperda Pemberdayaan Desa itu membahas beberapa hal. Di antaranya, Pemprov Kaltara terlibat dalam satu pembinaan dan pembiayaan. Jadi dengan adanya perda itu, Pemkab Bulungan terbantu, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan pemekaran. Menurut dia, selama ini informasi yang diterimanya dari Pemkab Bulungan bahwa anggaran yang tidak cukup dalam melakukan pemekaran Kecamatan Tanjung Selor menjadi kota. 

"Sebab itu, Pemprov Kaltara mau membantu. Namun, harus ada payung hukumnya. Apalagi tugas yang diemban ke depan adalah pembentukan Kota Tanjung Selor dan Kota Baru Mandiri (KBM). Hal itu tidak dapat berdiri sendiri," beber pria yang juga menjabat Ketua Presidium Pembentukan DOB Tanjung Selor.

Meski banyak tantangan, kritik dan lainnya, pihaknya tetap optimistis bisa dilaksanakan, dan payung hukum bisa disahkan. Apalagi Kaltara wilayahnya ada di Kabupaten Bulungan. Jangan sampai berbenturan. Pihaknya sangat teliti dalam membahas raperda tersebut.

"Teliti dan hati-hati. Sebab, banyak poin yang perlu dibahas. Utamanya pembiayaan, pembinaan, batas wilayah dan sebagainya," kunci dia. (kpg/fai/dra/k8)