PENINGKATAN angka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara Tahun 2023 cukup signifikan, dibandingkan APBD 2022. Kenaikannya mencapai 17,65 persen dari tahun 2022 sebesar Rp 2,46 triliun menjadi Rp 2,99 triliun.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2023 yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mencapai Rp 1,97 triliun. Sehingga hal inilah yang membuat APBD 2023 mengalami kenaikan.

“TKDD yang kita terima semula di tahun 2022 sebesar Rp 1,61 triliun. Sekarang menjadi Rp 1,97 triliun,” jelas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto, Minggu (4/12).

Ia mengakui, jika bantuan tidak terduga (BTT) di tahun 2023 mengalami penurunan Rp 10 miliar. Semula di tahun 2022 sebesar Rp 15 miliar. Karena sifatnya hanya untuk mengantisipasi, maka pihaknya mencoba memaksimalkan anggaran itu diserap. Karena untuk BTT ini tidak diserap.

“Inikan untuk mendukung program pemerintah seperti inflasi dan Covid-19 itu ada di OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan mengatakan, ada sejumlah program prioritas yang akan diakomodir dalam APBD Kaltara 2023. Seperti pembangunan infrastruktur. Pasalnya, sampai sekarang akses infrastruktur antarwilayah di Kaltara masih terbatas.

“Layanan infrastruktur juga belum terintegrasi dengan baik. Bisa dikatakan, masih rendah,” ungkapnya. Tidak hanya itu, peningkatan pelayanan kesehatan serta penurunan angka kemiskinan menjadi prioritas pemerintah di 2023.

Pihaknya mengejar target penurunan kemiskinan dan stunting. Sebab kedua hal itu tidak bisa lepas. “Kita juga mengupayakan untuk mengatasi inflasi dengan memperlancar distribusi barang,” harapnya.(fai/uno)