TARAKAN - Secara resmi, belum ada laporan ke kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltara. Terkait adanya dugaan pungutan liar (Pungli) di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tarakan.

Jika nantinya ada yang melaporkan, biasanya pelapor dari kepolisian dan pihak yang merasa dirugikan. Sebab, dugaan pungli di KSOP Tarakan sudah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltara.

“Laporan resmi tidak ada yang masuk di Ombudsman terkait dengan KSOP (Tarakan),” jelas Kepala ORI Perwakilan Kaltara Maria Ulfah, Minggu (4/12).

Ia mengakui, sudah seringkali melakukan koordinasi dengan KSOP Tarakan. Terkait melakukan penyusunan standar pelayanan publik. Menurutnya, jika KSOP Tarakan sudah melakukan penyusunan standar pelayanan publik. Seharusnya sudah juga memahami pekerjaan yang tidak boleh dilakukan.

“Termasuk ke bagian teknisnya. Karena Ombudsman mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tentu melakukan koordinasi. Karena kami fokus melakukan penilaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik (OP3). Untuk tahun ini kami belum bisa lakukan hal tersebut (mendatangi kantor KSOP Tarakan),” ungkapnya.

Dengan adanya kasus dugaan pungli, KSOP Tarakan bisa melakukan pengawasan di internal. Maria menegaskan, komitmen dalam menjalankan OP3 salah satu penilaiannya yakni, seberapa sering melakukan pendampingan atau pengawasan terhadap pelaksana teknis.

Selanjutnya, Ombudsman akan memeriksa berita acara yang sudah diakukan KSOP Tarakan. “Jadi fungsi pengawasan itu harusnya berjenjang. Hal seperti ini ke depannya harus betul-betul menjadi perhatian, dalam hal pengawasan di internal. Agar kejadian seperti ini tidak terulang. Jika ada laporan secara formil, materiil memenuhi syarat, maka Ombudsman akan tindaklanjuti,” tegasnya.

Selain menerima laporan, pihaknya juga melakukan pemantauan dan selanjutnya dilakukan investigasi. Hanya saja, dengan banyaknya laporan dan minimnya SDM di bidang Keasistenan Pemeriksaan yang terbatas, menjadi sulit untuk dijalankan.

Meskipun demikian, pihaknya juga sudah banyak menerima investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Salah satu kasusnya yakni, gagal ginjal akut pada anak. Kaltara menjadi tempat pengambilan data di Dinkes Kaltara, Dinkes Tarakan, BPOM Tarakan dan RSUD dr H Jusuf SK.

“Yang menjadi isu publik oleh pimpinan pusat kemudian dilakukan kajian, melalui investigasi atas prakarsa sendiri. Ombusman Kaltara juga dilibatkan,” tuturnya. (sas/uno)