INFLASI Tanjung Selor yang berada di angka 7,4 persen menjadi perhatian pemerintah daerah dan berupaya agar bisa menurun.
Berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, Pemerintah Pusat meminta daerah untuk segera memanfaatkan pengalihan Dana Alokasi Umum (DAU) 2 persen, sebagai program bantuan sosial. Hal tersebut dapat diimplementasikan seperti program operasi pasar.
“Ada beberapa hal, dalam pemanfaatan dua persen DAU dan kegiatan pelaksanaan operasi pasar,” jelas Bupati Bulungan Syarwani, Rabu (5/10).
Bupati optismistis, inflasi Tanjung Selor bisa diturunkan. Mengingat, program yang terlaksana dinilai tepat sasaran. Berdasarkan hasil pengamatan Bupati, untuk stok komoditas dirasa aman dan harga cenderung turun.
“Bisa dilihat harga cenderung mengalami penurunan, stok juga relatif aman. Bahkan daya beli masyarakat pun tidak menurun,” jelasnya.
Menurut Bupati, penyumbang inflasi dikarenakan masih banyaknya kebutuhan barang didatangkan dari luar Bulungan. Kondisi itu tidak bisa dihindari, sebab Kota Tanjung Selor dan Bulungan belum mampu memenuhi semua kebutuhan dari dalam daerah.
“Memang banyak pemicu inflasi, seperti barang-barang yang tidak kita produksi di sini. Sehingga harus didatangkan dari luar Bulungan,” ungkap Syarwani.
Bahkan, jika harga BBM naik, otomatis harga transportasi ikut naik. Secara otomatis cost juga naik. Sebelumnya, Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltara Suriansyah menyatakan, masih melakukan identifikasi terhadap komoditas penyumbang inflasi di Tanjung Selor.
Hal itu tidak dilakukan oleh Pemprov Kaltara saja, melainkan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara. Apalagi, setelah melalui sejumlah rapat, baik internal Pemprov Kaltara maupun DPRD Kaltara dan instansi lainnya. Masih belum ditemukan penyumbang terbesar inflasi di Tanjung Selor.
“Jadi hasil identifikasi ini nantinya menjadi dasar bagi Pemprov Kaltara. Untuk memantau dan mengendalikan harga, agar angka inflasi dapat ditekan,” harap Suriansyah. (fai/uno)