TANJUNG SELOR - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Utara (Kaltara) hingga September ini, masih di bawah 50 persen.

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor, realisasi belanja APBN sampai 31 Agustus 2022 mencapai Rp 1,50 triliun atau 46,71 persen dari total pagu Rp 3,22 triliun.

Kepala KPPN Tanjung Selor Juanda mengatakan, jika dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Realisasinya mengalami penurunan persentase 6,71 persen atau Rp 522,61 miliar. Di mana realisasi di tahun 2021 sebesar Rp 2,03 triliun atau 53,42 persen, dari total pagu Rp 3,8 triliun.

Penurunan tersebut dikarenakan melemahnya aktivitas Satuan Kerja (Satker) dan pemerintah daerah. Dalam memanfaatkan belanja pemerintah ini. Terutama untuk belanja modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

“Dari jumlah realisasi APBN, disalurkan untuk dua kategori penyaluran. Yakni untuk realisasi BPP (Belanja Pemerintah Pusat) dan TKDD (Transfer Ke Daerah dan Dana Desa),” jelasnya, Rabu (21/9).

Ia menyebutkan, untuk realisasi BPP sebesar Rp 1,19 triliun atau 47,41 persen dari pagu Rp 2,51 triliun. Disalurkan kepada 134 Satker kantor vertikal di daerah, dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.

Kemudian, untuk TKDD baru mencapai 43,66 persen atau Rp 0,31 triliun dari pagu Rp 0,71 triliun. Anggaran TKDD digunakan untuk penyaluran Dana Desa, DAK fisik dan DAK non fisik kepada Pemerintah Pembayaran KPPN Tanjung Selor, Pemkab Bulungan dan Malinau. Lebih detail realisasi BPP tersebut yang terdiri dari empat jenis belanja.

Meliputi, realisasi jenis belanja pegawai telah mencapai 70,76 persen atau Rp 353,77 miliar dari pagu Rp 499,98 miliar. Realisasi jenis belanja barang mencapai 50,61 persen atau Rp 323,65 miliar dari pagu Rp 639,47 miliar. Selanjutnya, realisasi jenis belanja modal baru mencapai 37,44 persen atau Rp 514,47 miliar dari pagu Rp 1,37 triliun.

Kemudian terakhir, realisasi jenis belanja bantuan sosial telah mencapai 94,44 persen atau Rp 0,17 miliar dari pagu Rp 0,18 miliar. “Dari kondisi jenis belanja, yang perlu mendapat perhatian berupa belanja modal. Karena penyerapannya masih di bawah 40 persen. Rendahnya belanja modal karena adanya kendala teknis di lapangan,” tuturnya.

Kendala teknis tersebut dikarenakan proses lelang kontrak yang terlambat. Termasuk kendala material untuk pembangunan, cuaca saat pengerjaan proyek dan kendala teknis lain yang menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Selain itu, ada juga realisasi dana TKDD untuk realisasi DAK fisik, yang baru mencapai 28,23 persen atau Rp 117,78 miliar dari pagu Rp 417,2 miliar. Lalu, realisasi DAK non fisik untuk mendukung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 64,18 persen atau Rp 69,55 milliar dari pagu Rp 108,36 miliar.

Selanjutnya, Dana Desa yang telah mencapai 68,57 persen atau Rp 127,60 miliar dari pagu Rp 186,09 miliar. Dari kondisi itu, yang perlu mendapat perhatian untuk DAK fisik karena masih 28,23 persen.

“Satker dan pemda dapat meningkatkan kinerja keuangan, khususnya yang bersumber dari APBN. Sehingga penyerapan anggarannya dapat meningkat,” harapnya. (fai/uno)