TANJUNG SELOR –Pemantauan harga kebutuhan pokok dilakukan DPRD Kaltara bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, di Pasar Induk Tanjung Selor, kemarin (20/9).

Sejumlah pedagang yang disambangi DPRD Kaltara dan Disperindagkop dan UKM, rata-rata mengeluh. Salah satunya sepinya pembeli dan harga yang tidak merata dari distributor.

Pemantauan terhadap harga kebutuhan pokok untuk mentracing, antara suplai dan demand. “Ini bukan kegiatan rutin. Kami berupaya mencari solusi dan mengetahui keluhan dan penyebab dari inflasi,” terang Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus.

Pemantauan harga mengingat Tanjung Selor mengalami inflasi 7,4 persen. Dari hasil pemantauan tidak semua harga sama. Apalagi harga dari distributor berbeda-beda.

“Jadi ada yang mengambil di distributor di Samarinda dan lokal (Kaltara). Seperti telur, sebagian pedagang memiliki kandang ayam sendiri maupun membeli dari peternak ayam lokal. Harga berbeda jika sudah seperti itu,” ungkap Ketua DPRD Kaltara ini.

DPRD bersama Disperindagkop dan UKM mentracing penyebabnya. Jika kesimpulan dikarenakan transportasi, akan dibahas lebih lanjut. Pemerintah, perlu atau tidak mensubsidi khusus transportasi yang mengangkut sembilan bahan pokok.

“Perlu bersama-sama mencari solusi ini. Agar bisa menjamin harga, dengan skema-skema yang sudah ditentukan, berdasarkan kesimpulan dari pemantauan di lapangan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara Hasriyani menerangkan, setelah melihat kondisi di lapangan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Jika berkaitan dengan kendala transportasi, maka harus ada dukungan dari semua pihak.

“Ini salah satu program jangka panjang mengantisipasi inflasi,” ujarnya.

Kenaikan BBM, diakui Hasriyani tidak terlalu berpengaruh terhadap sembako. Namun untuk transportasi atau ongkos angkut tentu berpengaruh. Untuk itu, dibutuhkan mobil inflasi untuk menekan disparitas harga.

“Mobil inflasi ini seperti truk. Jadi barang rata-rata dari luar Kaltara. Nanti akan diambil oleh pemerintah dan dikontrol. Kemudian dibagikan ke masyarakat,” harapnya.

Dengan adanya mobil inflasi ini, distributor juga akan menyesuaikan harga. Paling tidak, ada kontrol dari pemerintah daerah terhadap disparitas harga. (fai/uno)