Isu pengalihan kewenangan Pelabuhan Tengkayu I atau yang lebih dikenal dengan nama Pelabuhan SDF di Tarakan dibantah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara (Kaltara) Denny Harianto.

 

TANJUNG SELOR–Berdasarkan aturan yang ada, kewenangan pelabuhan tersebut ialah Pemprov Kaltara. Untuk itu, sangat tidak mungkin jika dilakukan pengalihan kewenangan. Terlebih lagi hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Pengalihan aset pelabuhan penumpang itu ke Pemkot Tarakan tidak dimungkinkan, karena terhalang oleh regulasi yang ada," bebernya, Jumat (9/9).

Persoalan pengalihan aset pelabuhan itu sudah dibahas sejak tahun lalu. Pengalihan tidak bisa dilakukan, kecuali dikelola secara bersama-sama antara Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan. Opsi lain selain pengalihan aset, adalah bentuk kerja sama pengelolaan pelabuhan atau bagi hasil antara pemprov dengan pemkot dari pengelolaan pelabuhan.

"Sambil kami pelajari semuanya, memungkinkan atau tidak. Seperti apa nanti mekanismenya. Semua itu akan dibahas lebih jauh. Tentu bersama stakeholder terkait," terangnya.

Opsi paling memungkinkan, lanjut dia, adalah sistem bagi hasil, di mana Pemprov Kaltara akan bekerja sama dengan Pemkot Tarakan. Namun, ia masih belum mengetahui pola atau skema bagi hasil maupun kerja sama pengelolaan yang dapat dilakukan.

"Kami masih menunggu kajian yang dilakukan pihak Biro Pemerintahan. Dilihat dulu, seperti apa skenario dan bentuk kerja samanya," ujarnya.

Untuk diketahui, Pelabuhan Tengkayu I pada 2019 lalu, pendapatan yang diperoleh dari penarikan retribusi kurang lebih Rp 5,1 miliar. Kemudian pada 2020 lalu, pendapatan retribusi alami penurunan. Selama 2020, pendapatan retribusi hanya mencapai Rp 4 miliar. Hal itu dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. (kpg/fai/dra/k15)