TANJUNG SELOR - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor akan berakhir tahun depan.

Namun, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR - Perkim) Kaltara telah mengusulkan perpanjangan Inpres tersebut.

Kepala DPUPR - Perkim Kaltara Datu Iman Suramenggala mengungkapkan, ada kemungkinan Inpres itu akan memuat persiapan percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanjung Selor. Sebab ada beberapa usulan yang akan dimasukan ke dalam Inpres yang diperpanjang.

“Presiden meminta menambah PSN (Proyek Strategis Nasional) untuk PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Sungai Kayan. Kemudian beberapa lainnya, yakni DOB Tanjung Selor dan Wilayah Khusus. Termasuk Kawasan Industri Hijau Indonesia,” jelasnya, Minggu (11/9).

Dengan diperpanjangnya Inpres tersebut, diharapkan dapat mengakomodir DOB Taniung Selor dan terealisasi melalui kawasan khusus. Semakin banyak PSN di Kaltara, maka semakin baik. Bahkan mempercepat pembangunan di Kaltara.

“Untuk masuknya DOB Tanjung Selor ke dalam Inpres, sudah dibahas dengan Presiden RI saat Gubernur bertemu langsung. Sudah diusulkan agar DOB Tanjung Selor dipercepat,” ungkap Datu Iman.

Dari hasil pertemuan tersebut, Presiden memanggil Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). DOB ini, lanjut dia, secara administratif bisa diparalelkan dengan perpanjangan Inpres KBM. Sehingga nantinya, akan mengikut serta. (fai/uno)