TANJUNG SELOR – Saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Kabupaten Bulungan turut hadir.

Rakornas tersebut dihadiri Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala. Rakornas membahas mengenai penguatan, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Disinyalir terdapat 291 BUMD yang merugi, dari keseluruhan BUMD di Indonesia. Sehingga diperlukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Tingkat kualitas SDM ini bisa dilakukan melalui sertifikasi kompetensi,” ujar Ingkong Ala, belum lama ini.

Pembentukan badan pengawas diperlukan, agar badan usaha berjalan lancar. Bahkan, BUMD diminta tidak hanya fokus pada bidang usaha yang digeluti. Tapi, dapat membuat rencana kerja dan bisnis yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Mereka juga kita minta untuk membentuk dan mengoptimalkan peran SPI (Satuan Pengawas Intenal),” harap Ingkong.

Sehingga, lanjut Wabup, mampu menyusun peraturan direksi terkait peraturan barang dan jasa. Terhadap perusda yang mengalami kerugian ataupun yang sedang dalam kondisi tidak sehat. Untuk segera melaporkan hasil analisis keuangan. Sebagai upaya mencegah perusahaan yang tidak bisa diselamatkan.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Danum Benuanta Winardi mengatakan, penegasan oleh pemerintah daerah menjadi motivasi bagi perumda. Untuk terus berinovasi dalam hal pelayanan dan penguatan SDM.

“Bagi kami di BUMD, supaya bisa tetap survive dan perlu dukungan pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD,” singkatnya.(*/mts/uno)