UPAYA dalammengurangi terjadinya inflasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa mempercepat realisasi APBD 2022.

Inflasi menjadi salah satu fokus Pemprov Kaltara yang harus diantisipasi. Pemprov Kaltara memastikan akan mengambil sejumlah langkah, dalam menekan inflasi. Bahkan langkah-langkah itu disusul dengan percepatan realisasi APBD di Kaltara.

“Kita akan terus berupaya, agar percepatan realisasi APBD tidak tersendat,” ungkap Kepala BKAD Kaltara Denny Harianto, Jumat (9/9).

Untuk meningkatkan geliat perekonomian, pemerintah menghendaki belanja atau realisasi APBD turut dipercepat. Jika semakin cepat realisasi, multiplier effectnya akan jelas. Percepatan realisasi belanja APBD oleh OPD cukup penting. Mengingat sisa waktu yang tak banyak mendekati akhir tahun.

“Angka realisasi belanja APBD belum mencapai 50 persen hingga triwulan III tahun ini,” ungkapnya.

Apalagi jika menghitung waktu efektif, maka hanya tersisa tiga bulan. Ia meminta belanja APBD dimaksimalkan, sehingga capaiannya melebihi 90 persen di akhir tahun nanti. “Jangan sampai realisasinya di bawah seperti tahun 2019. Jadi minimal sama dengan tahun lalu, di atas 90 persen,” harapnya. (fai/uno)