TANJUNG SELOR –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan memiliki tiga fungsi dalam menjalankan tugas.

Hal tersebut menyangkut, pertama soal legislasi berkaitan pembentukan peraturan daerah. Kedua, fungsi anggaran, yang mana kewenangan menyepakati usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Terakhir, berkaitan dengan pengawasan.

Terhadap fungsi pengawasan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Bulungan Tasa Gung menyoroti pembangunan yang tidak kunjung jadi perhatian bagi pemerintah daerah. Hal itu menyangkut perbaikan turap di beberapa desa, yang sudah sangat mengkhawatirkan.

Kondisi turap yang butuh perbaikan, seperti di Desa Jelarai, Teraws Nawang dan Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor. Mengingat, saat ini kondisinya sudah semakin memprihatinkan. Saat ini hampir 95 persen badan jalan putus akibat abrasi.

“Kita mendorong Pemerintah Kabupaten Bulungan, untuk merealisasikan pembangunan turap yang belum berjalan maksimal,” terang Tasa, Kamis (8/9) lalu.

Persoalan turap, disampaikan Tasa saat rapat paripurna pandangan akhir fraksi di DPRD Bulungan. Sejauh ini, belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menangani permasalahan tersebut.

Politisi Hanura ini meminta pemerintah daerah masukan, yang disampaikan oleh DPRD agar jadi perhatian.

“Kita minta penimbunan turap di desa-desa yang sudah mengkhawatirkan, segera dioptimalkan,” harap Tasa.

Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala menanggapi persoalan itu, yang nantinya akan jadi pembahasan bersama Bupati Bulungan. Pemerintah tetap harus memperhatikan ketersediaan anggaran. Apalagi pemda masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dibenahi.

“Bukan hanya infrastruktur turap. Termasuk kerusakan jalan antar kecamatan. Keluhan itu ditampung oleh pemerintah daerah. Meskipun, sejauh ini belum semua ruas jalan bisa ditangani. Karena kondisi anggaran yang masih terbatas,” ungkap Ingkong.

Mengatasi keterbatasan anggaran, pemkab akan berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara dan Pemerintah Pusat. Misalnya, Jalan Tanjung Selor-Tanjung Palas Timur dan Tanjung Selor-Peso. Kedua ruas jalan ini diusulkan ke Kementerian PUPR. Selanjutnya, ruas jalan itu bisa ditangani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jika dianggarkan melalui APBD Bulungan, bisa saja sulit terealisasi,” tutup Ingkong.(*/mts/uno)