TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara masih membangun komunikasi dengan PT Sumalindo Lestari Jaya. Sebagai upaya untuk mencari solusi dari persoalan jalan menuju Apau Kayan, Kabupaten Malinau.
Akses jalan menuju Apau Kayan yang rusak bukan milik pemerintah. Melainkan milik PT Sumalindo atau jalan perusahaan. Sebab, jalan yang saat ini dibangun pemerintah, belum tembus. Ketika ingin ke Apau Kayan, jika dari Malinau hanya bisa diakses melalui jalur udara.
Untuk jalur darat, diakses melalui Sungai Boh yang langsung berbatasan dengan Mahakam Hulu, Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan menerangkan, komunikasi masih berjalan. PT Sumalindo, menawarkan dua opsi.
Pertama, kerja sama dengan pihak yang menggunakan jalan tersebut. Namun jalan tetap menjadi milik PT Sumalindo. Pada opsi kedua, menjadikan jalan tersebut sebagai aset negara. “Dua opsi ini sedang didiskusikan. Kalau kami, mintanya dialihkan ke aset negara. Namun tak secepat itu, perlu didiskusikan dan mencari titik terang,” jelas Yansen, Kamis (12/5).
Ke depan, PT Sumalindo tidak lagi melaksanakan kegiatan logging. Artinya, tidak menebang pohon dan tidak menggunakan jalan logging lagi. Jadi, hanya dari sisi karbon tradenya dan memelihara hutan. Otomatis, jalan itu untuk kepentingan monitoring dan mengawasi.
“Sebenarnya tak ada salahnya diserahkan ke negara. Namun, kita masih komunikasikan,” imbuhnya.
Pemprov Kaltara berharap Kementerian PUPR bisa membangun jalan itu dan koridornya. Sebab koridor yang direncanakan, cukup jauh mencapai 200 km lebih. Jalurnya, dari Kecamatan Long Bagun-Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Hulu menuju Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau.
Akan tetapi, dari Long Bagun menuju Desa Mahak Baru, Kecamatan Sungai Boh berjarak 40 km. Sebagian, sudah jalur Pemerintah Pusat. Dari Mahak Baru, sudah menyusuri jalan Sumalindo.
“Ini kita minta kalau itu dikasih, dipelihara dan tak akan ada masalah. Sekarang masalahnya, jalan link yang baru belum tembus. Mungkin 11 tahun baru selesai. Karena harus dimaksimalkan,” ungkapnya.
Kementerian PUPR pun memahami kondisi itu. Karena lintasan yang baru sangat jauh. Walaupun tetap dibangun, karena jalur perbatasan ke Kalimantan Barat (Kalbar). (fai/uno)