TANJUNG SELOR - Kebutuhan sosial dasar menyangkut akses pendidikan, layanan kesehatan dan kesejahteraan warga suku punan di Kampung Pungit, perbatasan Bulungan–Berau, masih tersisihkan hingga saat ini.
Pemerhati Warga Suku Punan, Revaival menjelaskan, salah satu akar permasalahan terhambatnya itu semua soal administrasi kependudukan yang tidak lengkap. Pasalnya, rata-rata dari warga itu tidak mengantongi identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
“Administrasi kependudukan menjadi masalah, karena merembet yang lain. Rata-rata tidak punya KTP. Ada yang sudah diusahakan, dibantu dibuatkan, tapi hilang tercecer,” katanya, Kamis (21/4).
Adapun soal layanan pendidikan, sebagian besar anak usia sekolah tidak mengenyam bangku sekolah. Bahkan dari lima keluarga yang sudah ia datangi. Hanya satu keluarga yang mengaku salah satu anaknya disekolahkan.
“Walaupun sekolah, itu dititipkan ke keluarga lain,” ucapnya. Kondisi tidak jauh berbeda terjadi saat berbicara tentang layanan kesehatan.
Dikarenakan mereka tidak mengantongi identitas yang jelas. Sehingga tidak bisa terfasilitasi program BPJS Kesehatan. Akibatnya, mereka hanya mengharap belas kasihan ketika terpaksa harus berurusan dengan rumah sakit.
“Salah satu kasus, ada yang mengalami keguguran, dibawa ke rumah sakit. Karena tidak ada uang, menjadi terkendala, apalagi identitas bersangkutan tidak ada,” ungkapnya.
Sebagian anak-anak juga mengalami kondisi malnutrisi. Bahkan ada satu keluarga yang memiliki anak dengan indikasi kuat mengalami gizi buruk. Adapun mata pencaharian dan pendapatan, warga suku Punan bergantung alam melalui cara berburu.
Namun kegiatan ini sudah tidak sangat relevan di tengah gencarnya perluasan lahan perkebunan dan pembangunan. “Pencaharian mereka sangat tergantung alam, tapi sekarang semakin banyak lahan sawit dibuka. Jadi, mendapat buruan menjadi sulit. Mereka semakin terhimpit,” tutur Rival.
Bahkan, untuk tangkapan ikan juga tidak seperti dulu. Karena keberadaan sawit berpengaruh ke populasi ikan. Karena penggunaan insektisida, pestisida dan bahan kimia lain mempengaruhi ekosistem di sekitarnya. Secara umum, ia menilai kehadiran pemerintah sangat penting bagi mereka.
Namun tidak sekadar hadir, memberikan sumbangan dan meninggalkan begitu saja. Perlu ada petugas yang ditempatkan di titik komunitas mereka untuk melakukan pendampingan. Pemerintah memang perlu memiliki formulasi penanganan yang tepat. Karena keberadaan warga Punan akan bisa semakin tersisihkan di tengah geliatnya pembangunan sekarang.
“Jadi bukan sekadar hadir, harus bisa memahami bagaimana kondisi, menghargai kebiasaan mereka dan mencari titik kesepahamannya. Karena kalau tidak, mereka pasti semakin tersisihkan,” pungkasnya. (*/nnf/uno)