NUNUKAN - Beberapa persoalan penting menjadi bahan diskusi saat pertemuan antara anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama dengan pejabat Kementerian PUPR RI Suheriyatna di Jakarta, beberapa hari lalu.
Diskusi ditekankan pada pentingnya sinergi antara pusat dan pemerintah daerah. Dalam memacu pembangunan di Nunukan, yang merupakan wilayah perbatasan negara.
“Beberapa hal penting yang dibahas bersama sahabat Andre Pratama, di antaranya bagaimana cara mendapatkan pintu masuk untuk alokasi dana APBN. Membantu APBD dalam pembangunan infrastruktur di Pulau Nunukan. Seperti Jalan Lingkar Nunukan, SPAM, persampahan dan sanitasi, embung dan perumahan,” terang Suheriyatna.
Salah satu caranya saran Yatna--sapaan akrabnya, mengusulkan agar Nunukan masuk dalam revisi Perpres Nomor 6 Tahun 2017, tentang pulau-pulau kecil terluar di Indonesia.
“Nunukan tak masuk dalam Perpres itu. Padahal secara geografis Nunukan berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Begitu pun dengan Pulau Bunyu di Bulungan,” terangnya.
Saat ini, di Kaltara baru pulau Sebatik dan Pulau Karang Ungaran sudah termasuk dalam daftar pulau-pulau terluar dalam Perpres tersebut. Sedang di Kaltim, Pulau Sambit dan Muaratua di Kabupaten Berau.
“Saya menyarankan untuk pemerintah daerah Kabupaten Nunukan/Bulungan dan Provinsi Kaltara. Dapat menyuarakan untuk mengusulkan Pulau Nunukan dapat masuk dalam Perpres tersebut. Melalui usulan ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri RI,” kata Bang Yatna.
Dengan sendirinya, kata dia, kalau sudah ada kewenangan pusat akan lebih mudah mendapatkan alokasi APBN dari seluruh Kementerian dam Lembaga. Sesuai dengan Nawacita ke-3, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Yang dapat mengundang investasi bisnis di Nunukan, sebagai Ibukota Kabupaten di wilayah perbatasan utara Kalimantan.
“Diskusi terbatas kami semoga fokus untuk infrastruktur Pulau Nunukan,” imbuhnya.
Anggota DPRD Nunukan Andre Pratama menambahkan, proyek infrastruktur dilakukan berkelanjutan di Pulau Sebatik. Namun sebaliknya, di Pulau Nunukan kucuran dana APBN untuk pembangunan infrastruktur jalan seakan mandek.
“Salah satu cara agar Pulau Nunukan mendapat curahan APBN, dengan usulan untuk memasukkannya dalam daftar pulau terluar. Butuh kreativitas dan kemampuan kepala daerah, untuk mengusulkan melalui Badan Perbatasan dan meneruskan ke Kementerian,” jelas Andre, Minggu (17/4).
Secara kriteria, Pulau Nunukan merupakan perbatasan RI – Malaysia. Dari pelabuhan speedboat Liem Hie Djung, terlihat Pos Putih Malaysia yang menjadi pos jaga perbatasan aparat negeri Jiran. Selain itu, memasuki Sei Ular, sungai terbagi menjadi dua kepemilikan. Sebelah milik Malaysia dan separuhnya merupakan milik Indonesia.
“Nunukan defisit, dan akan sulit bangkit jika tidak bisa memancing gelontoran APBN. Salah satu cara efektif, pengusulan Pulau Nunukan menjadi Pulau Terluar,” tegasnya.
Sebagai contoh, di Pulau Sebatik. Terdapat proyek APBN yang tiap tahunnya ada anggaran pemeliharaan. Sebagai salah satu Pulau Terluar, Pulau Sebatik menjadi prioritas dalam pembangunan dan diperhatikan pusat.
“Kami DPRD akan mencoba membahas persoalan ini dan mengusulkan agar eksekutif bisa menindaklanjuti,” kata Andre. (*/lik/*/viq/uno)