TARAKAN -Analisa perbaikan beberapa ruas jalan menuju ke Kelurahan Juata Laut sudah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Tarakan, sejak tahun lalu.
Hasilnya, kerusakan paling parah di depan Wana Wisata Persemaian, Karang Harapan. Persoalan yang ditemui, ternyata drainase perlu dilakukan bersamaan dengan perbaikan jalan. Wali Kota Tarakan Khairul mengatakan, program perbaikan jalan menuju ke Kelurahan Juata Laut ini termasuk multi years dan diselesaikan bertahap. Selain anggaran yang besar, perbaikan tidak hanya dilakukan dengan pengaspalan langsung. Melainkan mengatur jalannya air, sehingga tidak meluber ke jalan.
“Kalau multi years minimal 13 bulan pembayaran. Nanti termasuk drainase ke belakang, karena sering kena banjir juga,” ujarnya, Kamis (14/4).
Salah satu penyebab rusaknya jalan, karena air hujan yang tergenang. Akibat drainase yang kurang maksimal. Akibatnya, air mengikis aspal hingga mengakibatkan jalan menjadi berlubang. Jalur ini merupakan satu-satunya akses menuju ke Kecamatan Tarakan Utara. Sehingga dilewati berbagai kendaraan, meskipun dalam kondisi air tergenang.
Pengerjaan perbaikan nanti satu paket, hingga ke jalan di traffic light depan simpang tiga Intraca. Sementara setelah jalan tersebut, merupakan wilayah kewenangan Provinsi Kaltara. Mulai dari Jalan Aki Balak, depan landasan Bandara Juwata sampai simpang tiga Intraca merupakan jalan kota. Dari depan pintu masuk bandara di jalan Mulawarman merupakan jalan nasional. Termasuk jalan masuk ke Intraca, Swaran termasuk jalan provinsi.
“Melakukan perbaikan jalan sesuai kewenangan kota. Termasuk jalan menuju SD Negeri 052, depan Wana Wisata Persemaian masuk dalam program perbaikan tahun ini,” ungkap Khairul.
Meskipun ada beberapa kerusakan jalan merupakan kewenangan provinsi, menurut Khairul, sudah melakukan komunikasi lanjutan. Namun, Pemprov Kaltara memiliki kebijakan sendiri terkait anggaran prioritas perbaikan jalan.
“Masing-masing menjaga kewenangannya. Jalan nasional misalnya, kami tak suruh, tapi mereka perbaiki terus. Mereka mengawasi karena sudah tugasnya. Pembagian ini berkaitan kewenangan dan tanggung jawaba, termasuk penganggaran,” pungkasnya. (sas/uno)