TARAKAN -Tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur (Kaltim) yang ada di Tarakan, yaitu Lapas Kelas II A Tarakan, Kantor Imigrasi Tarakan dan Bapas Kelas II Tarakan. Melakukan deklarasi janji kinerja 2022, Selasa (25/1). 

Penandatanganan janji kinerja tersebut langsung disaksikan Kakanwil Kemenkumham Kaltim Sofyan dan Kadivpas Kanwil Kemenkumham Kaltim, Jumadi. Melalui deklarasi janji kinerja tersebut, diharapkan kepada semua UPT Kanwil Kemenkumham, bisa lebih meningkatkan pelayanan di tahun ini. 

Meski pun saat ini kondisi pandemi Covid-19 masih berlangsung. Kadivpas Kanwil Kemenkumham Kaltim Jumadi mengungkapkan, janji kinerja merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun oleh Kementerian, Kanwil hingga semua UPT yang ada di daerah. Untuk mencapai kinerja, dalam kurun setahun dengan maksimal. 

“Kita berharap agar janji yang telah diucapkan itu bisa realisasi dalam kinerja setahun,” katanya. 

Ia berharap, para pegawai bisa menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Agar bisa prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam janji kinerja tersebut juga ditekankan kepada semua UPT, agar membangun Zona Integritas. Pihaknya mengakui, ketiga UPT yang ada di Tarakan, semua bergerak di bidang pelayanan kepada masyarakat. Sehingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan. 

Dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, nantinya ketiga UPT harus melakukan inovasi dengan standar prosedur pelayanan. Bahkan semua UPT dalam melakukan pelayanan yang maksimal dan sesuai visi dan misi Pemerintah Pusat. “Intinya pelayanan itu harus kita maksimal, dengan mudah, tanpa biaya dan mudah diakses oleh masyarakat. Itu yang paling utama,” pesannya.

Zona integritas yang sudah dicanangkan oleh semua UPT, harus tercapai. Pimpinan UPT harus bisa memberikan contoh kepada bawahan, dalam bekerja dan menciptakan integritas dalam pelayanan. Apabila tidak berintegritas, maka dipastikan pelayanan tidak akan maksimal dan bisa menimbulkan masalah. 

“Terutama kita bekerja di bidang hukum. Jadi kalau berkaitan di bidang hukum itu, banyak berkaitan dengan sangkut-sangkutanya. Makanya integritas yang paling kita utamakan,” imbuhnya. 

Bahkan dalam meningkatkan capaian pelayanan, sinergitas dengan seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) dan semua instansi terkait perlu dilakukan. Mengingat pelayanan hukum yang dilakukan ketiga UPT, semuanya berkaitan dengan hukum. (sas/uno)