TANJUNG SELOR – Pasca groundbreaking, pengerjaan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur terus berjalan. 

Awal tahun ini masuk tahap land clearing dan ditargetkan 2023 bisa beroperasi. Perlu dilakukan evaluasi terhadap pengerjaan megaproyek tersebut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tegas akan melakukan evaluasi terhadap investor yang berinvestasi di KIPI.

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, KIPI harus dikawal. Mengingat itu merupakan proyek yang akan menjadikan kawasan industri terbesar di dunia. Bahkan dikenal di Eropa dengan nama Kawasan Industri Hijau Indonesia. 

Evaluasinya akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan aturan yang ada. “Pemprov selalu mengevaluasi. Dari tiga perusahaan yang kita rekomendasi, untuk melakukan kegiatan di kawasan industri ini. Akan dievakuasi tiap tiga bulan sekali dan setahun sekali,” tegasnya, Minggu (23/1). 

Tiga perusahaan tersebut, salah satunya PT Kalimantan Industrial Park Indonesia. Bersama dua perusahaan lainnya, Pemprov Kaltara akan memberikan penilaian atas kinerja perusahaan itu. Progres pembangunan juga harus jelas. Agar, target operasional KIPI bisa tercapai.

“Jika tak ada progress selama jangka waktu yang ditentukan. Maka kita ganti perusahaannya. Ini adalah bentuk keseriusan kami,” ujarnya.

Mengenai kebutuhan tenaga kerja dengan jumlah 30 ribu orang. Mantan Wakapolda Kaltara ini menyanggupi hal tersebut. Dengan catatan seluruh kabupaten dan kota bisa bekerjasama dalam mewujudkannya. Meski KIPI berada di Kabupaten Bulungan, namun untuk persoalan tenaga kerja, ia minta seluruh daerah di Kaltara bisa menyiapkan tenaga kerja.

“Sesuai arahan Presiden, 30 ribu tenaga kerja harus kita siapkan. Saya akan komunikasi ke bupati se Kaltarra, untuk menyiapkan tenaga kita dalam mendukung KIPI,” jelasnya.

Sebagai langkah lain, untuk mencukupi tenaga kerja yang dibutuhkan, Pemprov Kaltara memrogramkan salah satunya peningkatan keterampilan atau sertifikasi. Bahkan akan melaksanakan pelatihan-pelatihan sesuai bidang yang dibutuhkan.

“Kita akan melihat putra dan putri yang sudah S1, sesuai dengan bidangnya. Bisa kita kita rekomendasikan,” tutupnya. (fai/uno)