TANJUNG SELOR – Dengan melandainya kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kalimantan Utara (Kaltara). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara pun perlahan-lahan menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM). 

Penerapan PTM tersebut pun dilakukan secara bertahap. Pada September tahun lalu, diberlakukan PTM secara terbatas, dimana jumlah siswa yang hadir di sekolah hanya 50 persen. Namun, memasuki tahun ajaran baru 2021/2022 pada 3 Januari lalu, PTM pun diterapkan 100 persen. 

Penerapan PTM 100 persen itu pun menyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dalam proses PTM, tetap dilakukan surveilans oleh Dinas Kesehatan (Dinkes), Disdikbud dan Satgas khusus dari sekolah yang menangani masalah apabila terjadi pelajar terpapar Covid-19. 

“Penerapan PTM 100 persen itu sesuai SKB 4 Menteri. Bahwa Kaltara masuk pada Level I dan II PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), itu diperbolehkan. Termasuk syarat vaksin dosis I dan II. Apalagi Kaltara pun untuk capaian vaksinasi sudah 80 persen,” terang Kepala Disdikbud Kaltara Teguh Hendri Susanto, kemarin (23/1). 

Dari evaluasi dan hasil surveilans selama pemberlakuan PTM selama September 2021-3 Januari 2022, diakui Teguh—biasa disapa, belum ditemukan ada pelajar di tingkat SMA/SMK sederajat terpapar Covid-19. Meskipun PTM saat ini sudah berjalan normal, jika dikemudian hari ditemukan pelajar terpapar. Maka, sekolah yang terindikasi ada pelajar terpapar Covid-19 akan diliburkan selama dua pekan atau 14 hari. 

“Apabila terjadi pelajar terkonfirmasi wabah Corona, maka sekolah ditutup sementara selama 14 hari. Bukan berarti, sekolah lain ikut diliburkan sementara,” tutur Teguh. 

Teguh menegaskan, untuk penerapan protokol kesehatan di masing-masing sekolah telah dilaksanakan dengan ketat. Seperti ketika pelajar masuk ruangan, akan dicek suhu tubuh, mencuci tangan, menggunakan masker dan hand sanitizer. “Tapi ketika pelajar itu sudah pulang sekolah, tentu kita tidak bisa mengawasi penerapan protokol kesehatan. Karena kalau masih di lingkungan sekolah, tentu tanggung jawab satuan pendidikan,” tegas Teguh.(uno2)