TARAKAN - Aparat penegak hukum terus berupaya memberantas mafia tanah. Di Polda Kaltara, saat ini sudah ada satu perkara terkait mafia tanah yang sudah masuk dalam tahapan penyidikan.

Kapolda Kaltara Irjen Pol Bambang Kristiyono, melalui Direktur Reskrimum Kombes Pol Jon Wesly Aryanto, mengatakan ada satu perkara mafia tanah yang sudah naik status ke tahap penyidikan. Kasus tersebut merupakan salah satu dari beberapa dugaan perkara mafia tanah yang masih dalam ranah penyelidikan. "Itu ada di Bulungan. Nanti kalau sudah penetapan tersangka akan kami sampaikan lagi," ungkapnya, Sabtu (22/1).

Sejak dibentuknya Satgas Anti Mafia Tanah oleh Polri, pihaknya mendapati banyak permasalahan lahan yang terjadi di wilayah Kaltara. Bahkan terindikasi adanya keterlibatan oknum mafia tanah. Pihaknya mendapati masih banyak kepemilikan lahan yang tumpang tindih, lantaran ditinggalkan dengan waktu yang cukup lama oleh pemiliknya. "Sehingga banyak terjadi tumpang tindih surat-surat," bebernya.

Bahkan didapati juga, ada batas antardesa yang tidak sesuai dengan sertifikat lahan. Hal itu didapati dengan adanya lahan di objek yang sama, namun terdapat dua desa yang mengeluarkan surat keterangan kepemilikan lahan. Alasan dari pihak desa, dikarenakan batas desa belum jelas, sehingga ada lahan yang diklaim oleh dua desa. "Inilah yang menjadi polemik permasalahan tanah di Kaltara," ungkapnya.

Selain lahan milik warga, pihaknya juga masih melakukan penyelidikan terhadap dugaan mafia tanah yang terjadi pada lahan pemerintah daerah. Ada beberapa modus yang kerap digunakan oleh oknum mafia tanah. Yakni melakukan pemalsuan surat dan tidak melakukan pengecekan fisik dalam menerbitkan surat kepemilikan lahan.

"Masyarakat juga kalau mau memiliki tanah, ya benar-benar diurus kepemilikannya. Apalagi sekarang sudah ada program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Sehingga tanah tersebut tidak terlantar hingga berpuluh tahun, dan tiba-tiba sudah dikuasai orang lain," pesannya.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Tarakan Agus Sudrajat menjelaskan, sejak program PTSL diluncurkan pemerintah, belum ada aksi mafia tanah yang ditemukan di Tarakan. Namun pihaknya hanya mendapati saling klaim kepemilikan lahan. "Kami juga belum punya target untuk mafia tanah tahun ini. Untuk Tarakan masih aman," katanya.

Pihaknya juga kerap kali menerima pemanggilan oleh Pengadilan Negeri terkait permasalahan tanah. Untuk membantu pihak kepolisian maupun kejaksaan sebagai saksi dalam perkara sengketa lahan.

"Jadi biasanya satu bidang tanah diakui oleh dua orang. Kalau sertifikatnya tidak, tapi bidang tanahnya yang diakui oleh dua orang. Kami hanya memberikan keterangan sesuai dengan data yang ada di BPN, terkait legalitas dan prosesnya," jelasnya. (sas/udi)