NUNUKAN – Federal International Finance (FIF) Group pos Nunukan, melakukan reboisasi hutan lindung dengan penanaman sejumlah pohon buah khas endemik Kalimantan.

Ratusan pohon buah khas Borneo seperti Elai, Keledang, Kalang Kala, hingga Rambai, ditanam di kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan (HLPN). Sebagai kepedulian terhadap kelestarian hutan.

“Program ini sejalan dengan kegiatan FIF Hijaukan Bumi. Kita mencoba andil dalam melestarikan hutan sebagai sumber kehidupan,” ujar Kepala Pos FIF Nunukan cabang Tarakan Taufik Indra, Jumat (21/1).

FIF Nunukan menyiapkan 475 bibit pohon buah langka. Agar jenis buah tersebut masih bisa dilihat dan diabadikan oleh generasi mendatang. Ancaman perusakan hutan lindung menjadikan banyak jenis kayu dan buah menghilang. Generasi saat ini, diperkirakan sulit mengenal jenis buah khas Kalimantan. Jika tidak ada tangan yang peduli akan masalah tersebut.

“Ini bentuk kepedulian kami bagi hutan dan kelangsungan lingkungan sekitar. Semoga yang kita lakukan bisa berkah, meski sangat sederhana dan bernilai kecil,” ucapnya. 

Kepala UPTD KPH (Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan) Nunukan Roy Leonard mengakui, kondisi HLPN cukup mengkhawatirkan. Saat ini, dari sekitar 2.800 hektare kawasan HLPN, tersisa sekitar 10 persen. Akibat tangan jahil oknum tak bertanggung jawab, yang merambah dan merusak hutan.

“Pembalakan hutan terjadi sejak lama dan untuk Nunukan yang paling parah sekitar tahun 2016 silam. Saat itu terjadi peralihan kewenangan kehutanan ke provinsi. Kabupaten tidak punya kewenangan, sementara provinsi belum siap,” kata Roy.

Aksi penghijauan dan pengembalian fungsi hutan yang dilakukan FIF Group, menjadi salah satu hal yang cukup berguna dan perlu diberdayakan. Kesadaran menjaga kelestarian hutan, yang merupakan rumah bagi satwa dan penghasil oksigen murni ini butuh kepedulian dan perlindungan.

KPH Nunukan juga sudah menerapkan aturan reklamasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). Bagi para pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Kewajiban reklamasi terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2010 jo PP Nomor 61/2012 jo PP Nomor 105/2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 27/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Di Nunukan, ada sejumlah perusahaan tambang yang wajib melakukan itu. Diantaranya ada PT Anjas Anita Jaya (AAJ), PT Pipit Mutiara Jaya (PMJ), PT Duta Tambang Rekayasa (DTR) dan PT Nunukan Bara Sentosa (NBS). “Sayangnya sampai hari ini (kemarin, Red), belum ada satupun perusahaan tambang yang menyerahkan laporannya kepada kami secara resmi. Jadi belum ada satupun yang berhasil melakukan kewajiban,” ungkapnya. 

Roy menegaskan, reklamasi wajib dilakukan di areal IPPKH paling lambat setahun sebelum izin berakhir. Adapun rehabilitasi dan reboisasi dilakukan di luar kawasan IPPKH, dengan rekomendasi lokasi dari KLHK. 

Tidak bisa dibantah, dari sisi ekonomi, kegiatan pertambangan merupakan sektor penyumbang devisa yang cukup besar bagi negara. Namun di sisi lain, kegiatan pertambangan diikuti dampak bagi alam. Seperti perubahan lanskap, lahan menjadi terbuka, peningkatan erosi, terganggunya ekosistem dan daerah.

“Untuk itu, ada kewajiban sebagaimana tertuang dalam program DAS itu. Kalau tidak dilakukan, perusahaan tambang terancam sanksi. Paling maksimal pencabutan izin,” tegasnya. (*/lik/*/viq/uno)