TARAKAN – Dari data yang dihimpun Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan pada tahun lalu, ada mendapati 5 WNA (Warga Negara Asing) yang menyalahgunakan izin tinggal. Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan yang membawahi wilayah kerja di Bulungan, Tana Tidung dan Malinau, mendapati sejumlah WNA yang menyalahi izin tinggal.

Diakui Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan Andi Mario, kelima WNA itu mendapatkan izin tinggal sebagai investor. Namun malah didapati tidak bekerja sebagai investor. 

“Awalnya tim mendapatkan informasi ada WNA yang diduga menyalahi izin tinggal. Setelah ditindaklanjuti, ternyata dipastikan memang benar kelima WNA ini menyalahgunakan izin tinggal saat di indonesia. Sehingga, kelima WNA pun dideportasi ke negara asalnya,” tutur Andi, Jumat (21/1).

Salah satu kasus lain hampir sama, visa izin tinggal untuk berinvestasi. Ternyata tidak berinvestasi. Melainkan WNA malah meminta sumbangan kepada warga sekitar. “Selain dideportasi, kelima WNA ini juga dilakukan penangkalan. Pendeportasian itu tindakan administratif keimigrasian. Memang kami tangkap di Tarakan. Penyalahgunaan izin tinggal kesalahannya,” jelasnya.

Sementara itu, ada 197 WNA yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Paling banyak WNA tersebut berada di wilayah Kabupaten Bulungan dan bekerja di salah satu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Namun ada juga yang bekerja di sektor perikanan dan pabrik kayu di Kota Tarakan. “Kebanyakan merupakan WNA asal Tiongkok yang bekerja di proyek PLTU,” ungkapnya.

Ia menegaskan, dalam pengawasan orang asing, bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Beberapa instansi tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Mesti jumlah orang asing yang datang ke Indonesia mengalami penurunan, lantaran masih pandemi Covid-19. Namun pihaknya tetap memperketat WNA yang ada di Kaltara. 

“Rapat tim pengawasan orang asing rutin kami lakukan. Kami sharing terkait informasi yang menjadi perhatian dengan keberadaan WNA,” ungkapnya. 

Dalam rapat bersama Tim Pora, dibahas terkait pengawasan dan tindakan terhadap WNA apabila ada melakukan pelanggaran. Kepolisian, kejaksaan, Bea Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, bandara dan beberapa instansi terkait masuk dalam Tim Pora ini. 

Semua instansi memiliki bagian masing-masing. Sedangkan Kantor Imigrasi Tarakan terkait dokumen keimigrasian dan izin tinggal keimigrasian. “WNA yang masuk di Kaltara dari tahun lalu mengalami penurunan. Ada pembatasan yang dilakukan Pemerintah Pusat dari tahun lalu. Untuk data WNA yang masuk ke Indonesia, hanya dimiliki oleh Bandara Soekarno Hatta. Karena WNA yang masuk ke Indonesia baru melalui bandara itu,” pungkasnya. (sas/uno)