SEJAK 2019 lalu, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) belum menerima bantuan dari Korea Selatan (Korsel). Bantuan itu dijanjikan untuk pembangunan pelabuhan internasional di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning - Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. 

Informasinya, Korsel disebut juga dengan Negeri Ginseng itu, ingin membangun pelabuhan internasional dan berinvestasi di KIPI. Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PERKIM) Kaltara, Panji Agung mengakui, batal menerima bantuan itu. 

Padahal, bantuan yang diberikan Korsel berupa hibah US 600 ribu. Untuk dokumen perencanaan pelabuhan internasional di KIPI. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kerja sama antara Kaltara dan Korsel. 

“Kalau US 600 ribu dirupiahkan senilai Rp 8,48 miliar. Namun kita batal menerima bantuan itu,” jelasnya, Kamis lalu (20/1).

Dari informasi yang diterima Panji, bantuan tersebut sebenarnya sudah ada. Akan tetapi, tidak sampai ke Kaltara. Batalnya bantuan diberikan, dikarenakan Korsel tak berinvestasi di KIPI. Kemudian, pengalihan bantuan yang diberikan langsung kepada Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

“Itu untuk kita, tapi tertahan di Kemenko Marves. Kemungkinan Korsel berharap mendapatkan kawasan di KIPI, tapi tidak dapat. Jadi batal kita terima bantuannya,” tuturnya.

Selain Korsel, pihaknya juga sempat dijanjikan investor dari Tiongkok. Dengan nilai investasi sebesar Rp 45 miliar, tapi tak kunjung terealisasi. Hibah yang diberikan juga harus bermanfaat dan digunakan sebaik mungkin. Perencanaan yang dibuat harus benar-benar sesuai standar pelabuhan internasional. (fai/uno)