TARAKAN -Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan kembali memberikan asimilasi kepada 9 orang warga binaan, Jumat (21/1). Ditambah lagi 1 warga binaan yang mendapat pembebasan bersyarat.

Terhadap 10 warga binaan yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat ini, rata-rata usai menjalani hukuman dari kasus pencurian. Sejak di tahun ini, pihaknya sudah memberikan asimilasi terhadap 20 warga binaan.

“Kami masih mengusulkan 55 warga binaan untuk mendapat asimilasi. Sejauh ini belum ada yang bebas asimilasi terus mengulangi perbuatannya,” terang Kepala Lapas Tarakan Arimin, kemarin. 

Asimilasi ini mengacu pada Peraturan Kementerian Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 43 Tahun 2021. Tentang syarat dan tata cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Jika semua sudah terpenuhi administrasi dan substantif yang diwajibkan, biasanya dalam waktu sepekan proses asimilasi bisa dilakukan. 

Hanya saja bergantung pada seberapa cepat dari Lapas Tarakan bisa menyelesaikan administrasi. Dalam syarat administrasi, hanya berkaitan dokumen narapidana. Sedangkan untuk syarat substantif seperti perilaku warga binaan dan perubahan sikap menjadi lebih baik selama pembinaan di Lapas Tarakan. 

“Kami sudah gerakkan staf untuk semaksimal mungkin, bekerja memenuhi persyaratan warga binaan yang bisa dilakukan asimilasi,” jelasnya.

Ia menegaskan, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana ysng melakukan pengulangan suatu tindak pidana dan mempunyai dua perkara. Jika nantinya warga binaan yang mendapat asimilasi mengulangi tindak pidana. Maka asimilasi dibatalkan dan ditarik kembali. “Jika terjadi pelanggaran di luar proses hukum yang baru tetap berjalan. Proses asimilasi dianggap gagal dan ditarik kembali. Pelakunya menjalani sisa hukumannya, ditambah hukuman baru yang dilakukan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, jumlah warga binaan sampai saat ini sekitar 1.4007 orang. Padahal kapasitas Lapas Tarakan hanya dihuni 400 orang. Dengan asimilasi, menurutnya bisa mengurangi kelebihan kapasitas di Lapas Tarakan.

Arimin mengakui, asimilasi diberlakukan bagi setiap narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Diantaranya narapidana dengan tindak pidana non PP Nomor 99 Tahun 2012. Dinilai berkelakuan baik dan mengikuti serangkaian kegiatan pembinaan, serta ketentuan narapidana yang dua pertiga masa pidananya dan narapidana anak setengah masa pidananya sampai dengan 30 Juni 2022.

“Tindak pidana sesuai PP Nomor 99 Tahun 2012 ini, diantaranya narkoba, terorisme, HAM berat, asusila, kasus pencurian dengan kekerasan yang disebut dalam Pasal 365 KUHPidana. Khusus kasus narkotika, yang bisa mendapatkan asimilasi jika masa hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Namun untuk persyartaan administrasi harus terpenuhi,” tutupnya. (sas/uno)