NUNUKAN – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nunukan, Hamseng, memutuskan untuk mengundurkan diri. Dengan alasan ingin fokus usaha mandiri.

Hal itupun dibenarkan Sekretaris DPMPTSP Nunukan Hasmuni, dengan adanya surat permohonan pengunduran diri. Hamseng merupakan Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kebijakan dan Pelaporan (PKPL) DPMPTSP Nunukan. 

“Suratnya kami terima September 2021. Dalam surat itu, yang bersangkutan menyatakan mundur dari ASN dan jabatannya. Karena ingin mencoba usaha mandiri,” ujarnya, Kamis (20/1).

Hasmuni mengakui, Hamseng memiliki sejumlah usaha yang menjanjikan. Penghasilan dari usaha kebun dan ternak jauh lebih besar. Jika dibanding penghasilan sebagai ASN.

“Dia (Hamseng) itu sering cerita panen, usaha kebun, ternak sapi segala macam. Jadi dia memang mau fokus usaha saja,” jelasnya.

Hasmuni mengakui, sejak surat permohonan mundur dari ASN dilayangkan, Hamseng sudah jarang masuk kantor. Bahkan pernah sebulan penuh tidak masuk kantor. Namun demikian, kata Hasmuni, tindakan tersebut terbilang wajar. Karena memang secara administrasi sudah mengundurkan diri. Hanya tinggal menunggu SK persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) saja.

Dengan demikian, Kepala DPMPTSP tidak perlu memberikan teguran atas tingkat kehadiran tersebut. Terkait peraturan disiplin PNS dalam PP Nomor 94 tahun 2021, yang mengatur terdapat hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS jika 10 hari kerja terus menerus tidak masuk. Atau klausul atasan langsung dari PNS dimaksud bisa dijatuhi hukuman disiplin lebih berat. Namun, Hasmuni menegaskan, konteks tersebut adalah aturan normal.

“Hamseng kan mengundurkan diri, tinggal menunggu SK persetujuan. Jadi aturan itu tidak bisa diterapkan dalam situasi ini,” tuturnya. 

Meski menyatakan mundur sejak September 2021, belakangan nama Hamseng justru masuk dalam daftar mutasi yang dilakukan 4 Januari lalu. Terkait persoalan ini, menurut Hasmuni, SK persetujuan masih dalam proses dan belum diterima Hamseng.

SK belum diterbitkan karena ada beberapa hal yang perlu dilakukan langkah konfirmasi dan klarifikasi. “Jadi sudah tidak ada masalah sebenarnya. Intinya selama SK persetujuan mundur belum diterima, dia masih berhak menerima gaji dan tunjangannya. Memang sedikit lama proses persetujuannya, karena mundur dari ASN, prosesnya lebih sulit dibanding menjadi ASN,” bebernya. 

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan Syafaruddin mengakui, adanya surat permohonan mundur yang dilayangkan Hamseng.

“Kebetulan saya baru menjabat sebagai Kepala BKPSDM. Saya sudah menggelar rapat untuk menyikapi masalah ini. Sebenarnya kami sangat menyayangkan, apalagi Hamseng merupakan SDM dengan potensi tinggi. Ia memiliki kualifikasi di bidang hukum dan kita masih mencoba melakukan mediasi untuk itu,” tutupnya. (*/lik/*/viq/uno)