SELEKSI terbuka (Selter) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemprov Kaltara resmi dibuka. Setelah mendapatkan izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dengan 18 jabatan dilakukan selter. 

Selter dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Termasuk memperhatikan surat edaran Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat Provinsi Kaltara. 

“Kita juga merujuk pada surat edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B.178/KASN/I/2022 tanggal 14 Januari 2022. Rekomendasi rencana seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah, mewujudkan aparatur yang semakin sejahtera, mandiri, unggul dan profesional,” jelas Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Rabu lalu (19/1). 

Menurut Zainal, seleksi dilakukan secara selektif sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan. Pemprov Kaltara, memberikan kesempatan kepada pejabat dari kabupaten dan kota, yang mempunyai kompetensi dan komitmen. Untuk bergabung dan memperkuat jajaran Pemprov Kaltara. Bahkan bisa diikuti oleh calon dari provinsi lain. 

Melalui seleksi terbuka ini dapat menghasilkan yang terbaik diantara yang terbaik. Zainal mengakui, untuk mencari orang yang betul-betul punya kompetensi dan kemampuan, harus melakukan dengan seleksi terbuka.

“Tak bisa asal menunjuk saja, harus seleksi terbuka. Di situlah kita melihat siapa yang punya kemampuan dan memiliki niat untuk bekerja, bersama-sama dengan saya membangun Kaltara,” jelasnya.

Untuk 18 jabatan yang lowong itu, mencakup 7 jabatan dalam lingkup Sekretariat Daerah. Yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan. 

Kemudian 2 jabatan pada SKPD yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Untuk dinas, yang dilakukan selter, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP), Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kawasan Pemukiman, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 

“Kita juga lakukan selter pada Inspektorat dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Untuk satu orang hanya bisa mengambil dan mengikuti selter pada satu jabatan saja,” tegas Gubernur.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara yang juga anggota Panitia Seleksi (Pansel) Burhanuddin menambahkan, melakukan komunikasi ke Pusat Penilaian Komunikasi (Puspenkom) BKN untuk asesor atau penilai. 

“Untuk jumlah asesornya tergantung usulan kita nantinya. Kalau idealnya kita belum bisa sampaikan. Karena melihat dulu usulan kita. Kita koordinasikan dengan BKN dan menyesuaikan jadwal,” singkatnya. (fai/uno)