TARAKAN – Pemerintah Pusat telah menerapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng kemasan, dengan harga Rp 14 ribu per liter, mulai Rabu (19/1). 

Kebijakan itupun telah ditindaklanjuti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara. Dengan mengeluarkan surat Nomor: 510/04/DPPK-UKM.II perihal Ketersediaan Minyak Goreng Kemasan. 

Surat tersebut untuk menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor:66/PDN.4/SD/01/2022 tanggal 18 Januari 2022, Hal Penyediaan Minyak Goreng Kemasan. 

Isi surat di antaranya melaksanakan kebijakan penyediaan minyak goreng kemasan premium maupun kemasan sederhana. Dengan harga Rp 14 ribu per liter, di ritel modern. Untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro kecil. 

Selain itu, dinas terkait juga diminta melakukan pemantauan dan pengawasan ketersediaan minyak kemasan di ritel modern (anggota APRINDO). Memastikan harga jual minyak goreng semua kemasan sebesar Rp 14 ribu per liter. Adapun untuk pasar tradisional, toko, swalayan diberikan waktu satu minggu melakukan penyesuaian harga. 

Dinas terkait tidak melakukan pendataan terhadap minyak goreng yang beredar di daerah terkait merk, harga jual, nama distributor/pemasok dan ketersediaan stok. 

Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka akan diberikan sanksi. Berupa pembekuan atau mencabutan izin serta langkah hukum tegas, kepada pelaku usaha dan konsumen yang melanggar. 

Terkait penerapannya di Tarakan, menurut Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pedagangan (DKUKMP) Tarakan Hari Wijaya, baru diterapkan ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).  

“Dalam surat edaran itu semua provinsi diarahkan melakukan penyesuaian harga. Sementara khususnya Tarakan, yang tergabung dalam APRINDO itu baru Alfamidi dan Ramayana. Kalau di dua tempat ini yang anggota APRINDO,” ujar Hari, Rabu (19/1).

Adapun untuk pasar tradisional, Hari mengaku masih berkoordinasi dengan distributor. Namun, diperkirakan kemungkinan pasar tradisional belum memberlakukan harga itu. Karena tidak masuk dalam anggota APRINDO. 

Ia mengaku dalam surat yang dikeluarkan Disperindagkop dan UKM Kaltara, pihaknya diminta melakukan pemantauan di ritel-ritel. Namun, masyarakat dibatasi untuk membeli. Menurut Hari, kebijakannya masyarakat hanya boleh membeli maksimal 2 kemasan atau 2 liter.

“Kebijakannya di dua tempat ini, semua kemasan wajib dijual dengan harga Rp 14 ribu. Yang kedua dibatasi pembelian maksimal 2 kemasan, 2 liter,” ungkapnya.  

Karena sudah ada aturannya, Hari mengimbau masyarakat dapat berbelanja di Alfamidi dan Ramayana. Namun tidak memborong untuk mencari keuntungan, karena sudah ada pembatasan pembelian.  

Ke depan, diharapkan seluruh pelaku usaha baik toko maupun pasar tradisional dapat melakukan penyesuaian. Pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut untuk membahas teknis penerapan surat dan Kementerian Perdagangan. (mrs/uno)