TANJUNG SELOR – Upaya dalam percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah bersurat ke Presiden Joko Widodo. 

Surat tersebut berisikan usulan dan permintaan percepatan DOB Tanjung Selor yang belum juga menjadi ibu kota provinsi. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara Datu Iqro Ramadhan mengakui, jika hingga kini surat itu belum dibalas Presiden. 

Menurutnya, presiden kemungkinan masih mempelajari usulan DOB Tanjung Selor. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang juga sudah berbicara secara langsung dengan Presiden. Hal itu dibicarakan saat pelaksanaan groundbreaking Kawasan Industri Hijau Indonesia di Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur.

“Dari hasil pembicaraan itu, kita bersurat langsung ke Presiden. Kita tunggu saja. Yang jelas di pusat ada mekanismenya,” ungkapnya, Selasa (18/1).

Untuk persiapan, baik Pemprov Kaltara maupun Pemkab Bulungan harus mempersiapkan infrastruktur. Agar ketika ibu kota Tanjung Selor sudah dibentuk dan Bulungan beralih ke Tanjung Palas. Maka infrastruktur dan lainnya sudah siap. Perlu diperhatikan infrastruktur di Bulungan dan Tanjung Selor. 

Apalagi, dengan adanya pemekaran, otomatis kewenangan-kewenangan juga akan beralih. “Jadi tak ada ketimpangan atau kesenjangan antara dua wilayah. Kita selalu rapat dengan Pemkab Bulungan dan itu bertahap. Akses pendidikan, kesehatan dan jalan. Kita dukung untuk perencanaan ke depan. Sehingga nanti tidak ada ketimpangan pada pembangunan dan fasilitasnya,” bebernya.

Jika melihat aturan yang ada, syarat pembentukan Kota Tanjung Selor dengan memekarkan 4 kecamatan. Ia meyakini ada kebijakan yang diberikan pusat. Apalagi Kota Tanjung Selor urgen dan harus segera dibentuk.

“Jika melihat daerah lain, seperti Mojokerto dan Blitar. Kedua daerah itu memiliki 3 kecamatan saja. Jika berkaca dari situ, kemungkinan ada kebijakan yang diberikan pusat dan dengan 3 kecamatan saja, Tanjung Selor bisa terbentuk," terangnya.

Moratorium pemekaran daerah ini berjenjang, namun ada pengecualian. Sejauh ini, terdapat 4 daerah yang belum memiliki ibu kota. Masing-masing Kaltara, Sulawesi Barat (Sulbar), Maluku Utara dan Papua Barat. Informasinya, hanya Kaltara dan Maluku Utara saja yang intens koordinasi dan berkonsultasi dengan pusat. 

“Kita masih menunggu balasan dari pusat untuk ditindaklanjuti. Yang jelas jangan sampai kita didahului daerah lain,” tuturnya.

Menurutnya, pemekaran kecamatan dimungkinkan. Karena tidak ada moratorium.  Moratorium titik beratnya pada anggaran. Namun pihaknya optimis dan mendorong hal itu. (fai/uno)