TARAKAN – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini turut mendengarkan aspirasi warga terdampak banjir saat berkunjung ke Desa Atap, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Minggu lalu (9/1).
Menurut Risma, di antara harapan warga dalam penanganan agar banjir yang sering terjadi ini tidak terulang lagi. Namun Mensos belum bisa memberikan solusi konkrit karena bukan kewenangannya. Karena itu, Mensos akan menyampaikan aspirasi ini kepada kementerian terkait setelah kembali ke Jakarta.
“Masalahnya bukan kewenangan saya. Ya saya akan sampaikan ke kementerian,” tutur mantan Wali Kota Surabaya ini.
Selain itu, warga setempat juga menyampaikan keluhan terkait relokasi tempat tinggal, peningkatan kapasitas Kawasan Siaga Bencana (KSB), permasalahan saluran Bantuan Sosial (Bansos), ketersediaan air bersih, hingga permasalahan diplomatik dengan Malaysia.
“Saya akan membantu berupa pasokan air bersih. Segera saya kirim petugas untuk memastikan bantuan air bersih,” kata Risma saat di ruang pertemuan warga di Desa Atap, Kecamatan Sembakung.
Untuk masalah penanganan banjir, Risma berjanji akan membantu pembuatan lumbung sosial, termasuk menyediakan perahu. Sebagai bagian dari pemenuhan kelengkapan lumbung sosial di wilayah ini.
Ia akan membantu dua unit perahu berukuran besar, yang mamou menampung personel penanganan bencana. BBM dari perahu tersebut juga menjadi tanggungan Kemensos.
“Untuk lumbung sosial, tolong Bupati Nunukan untuk memastikan dimana titik koordinat yang ditentukan. Setelah ditentukan nanti saya bantu,” ujarnya.
Bahkan, Risma mengecek kasus saldo rekening Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kosong. Dimana hal ini menjadi salah satu permasalahan yang mendasari kunjungan Risma ke wilayah pelosok perbatasan negeri ini.
Risma meminta pemerintah kecamatan mendata warga yang saldo BPNT kosong. Ia berharap sepekan ini, pendataan tersebut telah rampung. Sehingga proses penyaluran bantuan bisa lebih cepat terselesaikan.
Risma bahkan menempatkan staf Kemensos di Sembakung, untuk membantu penyelesaian masalah tersebut. “Memang ada masalah soal penyaluran (Bansos), itu juga yang mendasari saya untuk datang ke sini. Dalam perjalanan saya melihat ada Kantor Pos. Untuk mempercepat Bansos, tahun depan penyaluran ke wilayah ini akan saya usulkan lewat Kantor Pos saja,” pintanya.
Mensos mengingatkan koordinator daerah PKH dan TKSK, penyaluran Bansos tahun 2021 masih memungkinkan sampai 14 Januari mendatang. Mensos meminta semua pihak terkait untuk memastikan. Agar semua penerima manfaat dapat mencairkan bantuannya.
Dalam kesempatan tersebut, Risma menyerahkan bantuan korban bencana secara simbolis dalam bentuk bantuan logistik, lumbung sosial dan peralatan sekolah, dengan total senilai Rp 1.074.713.800.
Bantuan logistik disalurkan dari Gudang Bekasi, berupa makanan siap saji 1.000 paket, selimut 1.000 lembar, Kidsware 200 paket, kasur 200 lembar, peralatan dapur keluarga 200 paket.
Diserahkan juga bantuan logistik dari pembelian di lokasi, berupa sarden 4.000 kaleng, mie instan 40 ribu bungkus (1.000 kardus), minyak goreng ukuran 1 liter 1.500 kantong, telur 2 ribu kg, dan air mineral ukuran 1.500 liter sebanyak 1.500 botol.
Bahkan ada juga bantuan berupa popok bayi 2.500 pak, biskuit 1.000 paket, pembalut wanita 250 pak, pakaian dewasa 200 potong, pakaian anak-anak 200 stel, penjernih air 5 paket, tas sekolah 200 buah, sepatu boot 100 pasang, dan paket kebersihan 100 paket (sapu, serokan air, ember, gayung dan kain lap).
Selain mengecek ketersediaan dan kondisi barang bantuan, Mensos juga mendengarkan aspirasi para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh publik. Sama seperti di Sembakung, di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, masyarakat juga menyampaikan permohonan senada.
Paulus Morang, tokoh adat setempat, menyampaikan usulan relokasi hunian masyarakat dari bantaran sungai ke kawasan yang lebih aman.
“Ada sekitar 6.000 KK yang perlu relokasi,” kata Paulus.
Kemudian juga masalah keterlambatan bansos dan akurasi data. Mensos menyatakan, akan segera menindaklanjuti permintaan warga yang terkait tugas dan fungsinya.
Untuk data, ia menekankan hal tersebut merupakan kewenangan daerah. Proses perbaikan data dilakukan secara berjenjang dari desa/kelurahan. “Saya membuat SK setiap bulan,” imbuh Mensos.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengaku banyak usulan yang disampaikan masyarakat, dalam menyelesaikan persoalan itu.
“Misalnya membuat siring di beberapa tempat yang sangat diperlukan. Seperti di Desa Mansalong, kalau sampai banjir itu luar biasa luas area yang terendam,” tuturnya, Senin (10/1).
Selain itu, menurut anggota DPR RI Dapil Kaltara ini, warga juga meminta agar daerah-daerah yang berada di bantaran sungai dicarikan lokasi untuk relokasi dan sebagainya. Ada juga permintaan warga yang langsung dipenuhi. Seperti permintaan adanya air bersih, menurut Deddy Sitorus –sapaan akrabnya- telah disanggupi Mensos.
Demikian juga dengan permintaan perahu dalam penanganan bencana. Ia juga mengaku, Mensos menyumbang Rp 3 miliar dalam pembuatan jalan akses. Sehingga warga bisa pindah ke tempat yang baru. Deddy Sitorus mengaku akan terus mengawal. Dengan harapan dalam dua atau tiga tahun ke depan, ada solusi yang konkrit dari Pemerintah Pusat.(mrs/*/lik/*/viq/uno)