TANJUNG SELOR – Pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa (DD), namun untuk tahun ini mengalami penurunan. Sebelumnya dialokasikan Rp 500 miliar menjadi Rp 390 miliar.
Alokasi dana desa 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), sisanya pemberdayaan masyarakat. Seperti program ketahanan pangan, penanganan Covid-19, dan pembangunan desa.
Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan mengatakan, penurunan dana desa tidak akan mempengaruhi pembangunan yang ada di Kaltara. Banyak pertimbangan yang mendasari hal tersebut. Salah satunya, pandemi covid-19 yang sudah berlangsung sejak 2020 lalu.
“Penurunan terjadi, karena pertimbangan dan situasi yang ada,” ujarnya, Senin (10/1).
Banyak sektor yang berhenti beroperasi. Sehingga menciptakan penurunan pendapatan daerah. Akibatnya, dana desa pun alami penurunan. Menurut Yansen, bukan persoalan penurunan yang harus dipertanyakan. Namun penurunannya yang menjadi fokus bersama.
Soal keterbatasan dana desa, merupakan hal yang lumrah. Akan tetapi, bukan berarti malah menurunkan pembangunan di Kaltara. Diperlukan memberdayakan pemerintahan desa dengan dana sedikit tetap bekerja.
“Jadi yang diutamakan beroperasinya pemerintah desa dengan baik. Bagaimana kita ciptakan partisipasi di masyarakat, dalam membangun tanpa melihat besaran dana desa yang ada,” harapnya.
Dalam hal membangun desa, jika dana desa alami penurunan bisa diantisipasi melalui swadaya dan lainnya. Pemerintah desa tidak harus terpaku hanya dengan dana yang ada. “Tak perlu dikhawatirkan. Kebijakan ini bukan diambil untuk mengurangi alokasi dana. Melainkan ada penyebabnya dan tidak bisa dipaksakan,” pungkasnya. (fai/uno)