TANJUNG SELOR – Beberapa catatan pelanggaran disiplin hingga kode etik yang dilakukan oknum anggota Polri di tahun 2021, turut menjadi perhatian Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar.

Ditegaskan kapolres, catatan pelanggaran tersebut juga menjadi evaluasi bagi personel Polri di Polres Bulungan. Bahkan, kapolres menegaskan sepanjang tahun 2022 ini, tidak boleh ada pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

Ia memberi peringatan kepada personelnya, agar tidak merusak citra kepolisian. Bagi oknum yang melanggar, akan mendapatkan sanksi setimpal, baik penundaan kenaikan pangkat, pemotongan gaji, hingga pemecatan. Apalagi, lanjut dia, saat ini Mabes Polri sedang giat-giatnya melakukan pemantauan, baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui aplikasi.

"Kami sudah ada aplikasi yang diberikan kepada masyarakat untuk melaporkan jika ada hal-hal tidak benar oleh anggota Polri. Aplikasi itu ada Dumas Presisi dan Propam Presisi,” terangnya kepada Rakyat Kaltara, Sabtu (8/1).

Diakuinya, akhir-akhir ini kerap terjadi adanya oknum anggota polisi yang melakukan tindakan berlebihan kepada masyarakat. Dengan adanya aplikasi tersebut, masyarakat kini lebih mudah mengakses dan memantau kinerja kepolisian.

“Kita minta masyarakat tidak ragu untuk melaporkan jika ada hal dan perilaku anggota Polri yang tidak sesuai ketentuan. Saya Kapolres Bulungan menegaskan, kepada masyarakat jika menemukan adanya anggota saya yang melanggar, silakan laporkan, tapi harus berimbang agar kami proses,” tegasnya.

Mantan Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat ini menjelaskan, secara internal dirinya setiap saat memberikan penguatan. Bahkan telah menugaskan beberapa personelnya, baik dari intelijen, Propam, serta reserse untuk melakukan pemantauan dan mengecek perilaku personel Polres Bulungan di lapangan.

“Jadi, tidak semua yang kami proses ini dari hasil laporan masyarakat, ada juga dari pantauan tim yang kami bentuk,” jelasnya.

Khusus di Polres Bulungan, sepanjang 2021 lalu, ditemukan 68 pelanggaran yang dilakukan oknum polisi. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 71 pelanggaran. "Adapun sanksi yang kami berikan, ada 3 teguran tertulis di tahun 2021, 62 tindakan fisik di tahun 2020 dan 54 di tahun 2021. Sanksi penempatan khusus ada 5 di tahun 2020 dan 6 tahun 2021. Serta masih ada 3 dalam proses di tahun 2020 dan 2 di tahun 2021,” pungkasnya.(fai/udi)