MULAI1 Januari lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan telah menugaskan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tarakan Aneka Usaha untuk mengelola parkir tepi jalan.

Payung hukumnya, perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani antara Perumda Tarakan Aneka Usaha dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Tarakan. Dengan manajemen baru, sistem pengelolaannya pun dibenahi.

Menurut Direktur Perumda Tarakan Aneka Usaha Mappa Panglima Banding, mengelola parkir bukan sekedar menempatkan petugas parkir, memungut jasa parkir dan memberikan karcis parkir. Karena itu sebelum bertugas, pihaknya memberikan pembekalan kepada petugas parkir. Agar memahami tugas dan tanggung jawabnya serta hak masyarakat yang dilayani. 

“Makanya nanti petugas parkir yang terdaftar di Perumda, sebelum kami tempatkan diedukasi dulu, dikasih pengarahan. Jadi mengerti tugas dan tanggung jawabnya, dan harus mengerti hak masyarakat yang dilayaninya,” tuturnya, belum lama ini.

Hal itu harus dipahami petugas parkir, karena menurut Mappa, masyarakat yang menggunakan jasa parkir resmi akan terlindungi dengan aturan. Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan parkir tidak hanya Peraturan Daerah (Perda). Tapi juga Undang-Undang Lalu Lintas dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Terkait dengan penggunaan jasa parkir yang resmi, kalau misal sampai si konsumen atau masyarakat itu kehilangan kendaraannya maka harus diganti,” jelasnya. 

Pihaknya juga menginginkan agar titik parkir yang dikelola maupun juru parkir yang ditempatkan nantinya, memiliki identitas yang sama, yakni resmi. Sistem penggajian petugas parkir juga berbeda dengan yang dilakukan Pemkot Tarakan. Di tangan Perumda Tarakan Aneka Usaha, petugas parkir bisa mendapatkan honor lebih. Karena memberikan tunjangan kinerja. 

“Kalau di Pemerintah Kota pada saat mereka kelola sistem penggajiannya digaji per bulan, dapat Rp 2 juta per petugas. Ketika perumda yang kelola, kalau mereka masuk selama satu bulan, bisa dapat Rp 2 juta bahkan lebih. Karena kita kasih tunjangan makan. Tetapi kami hitungnya tidak per bulan, tapi per hari,” bebernya.  

Mappa membeberkan jumlah juru parkir saat ini lebih dari 100 orang. Sedangkan sebelumnya dari 72 titik parkir, jumlahnya hanya 95 orang.

Sementara itu, sejak dikelola Perumda Tarakan Aneka Usaha, Mappa menegaskan penjualan e-parkir dihentikan. Adapun masyarakat yang sudah membeli e-parkir dalam jangka satu tahun, masih berlaku sampai Oktober 2022.  

Parkir yang dikelola Perumda merupakan parkir yang menggunakan fasilitas umum dan beberapa halaman yang bersinggungan tepi jalan. 

Sedangkan tempat-tempat parkir khusus diatur tersendiri, dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) dan masih dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Seperti Taman Berlabuh dan Taman Berkampung masih dikelola Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tarakan. Sedangkan parkir pasar THM masih dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pedagangan (DKUKMP) Tarakan.(mrs/uno)