TANJUNG SELOR - Kebijakan pemerintah pusat, yang berencana menghapus bahan bakar jenis premium dan pertalite mendapat tanggapan dari semua kalangan. Responnya beragam. Pro dan kontra menjadi yang lumrah menyikapi setiap adanya regulasi baru. Ketua DPRD Bulungan, Kilat saat ditemui mengatakan andai kata penghapusan itu secara serentak mungkin banyak yang bersuara.
"Sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi, bicara subsidi itu bukan masyarakat kelas bawah yang diuntungkan. Tetapi, ada oknum yang mendapatkan keuntungan lebih dari kebijakan itu," sebut Ketua DPRD Bulungan, Kilat. Saat disambangi oleh media di ruang kerjanya. Selasa (4/1).
Pria yang juga menjabat Sekretaris DPC Gerindra ini mencontohkan, misalnya di Bulungan, setiap kali kedatangan permium atau pertalite dalam waktu singkat itu cepat habis. Jadi bisa dikatakan, peruntukan dari subsidi ini tidak tepat sasaran sesuai harapan dari pemerintah.
"Ketika SPBU ataupun Pertashop tidak bisa menjamin ketersediaan minyak ini. Maka, masyarakat kecil beralih ke pedagang bensin botolan (Bentol)," sebutnya. Yang mana diketahui harganya dinaikan sementara isinya dikurangkan. Berbeda dengan yang dijualkan melalui tempat resmi. Pro dan kontra itu wajar,namun baginya kebijakan diambil pemerintah pusat itu melihatnya hal yang bagus.
"Kalau saya lihat, subsidi ini banyakan diambil keuntungan oleh segelintir orang. Tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil. Jadi sepakat dengan kebijakan tersebut," tambah dia.
Bukan sedikit uang negara untuk subsidi. Namun kenyataan siapa yang menikmati. Bukan masyarakat, dan juga sampai saat ini persoalan penghapusan bentol itu beum benar-benar dihapuskan. Buktinya saat ini masih ada, dan berjamuran. "Cuman, bicara orang mencari nafkah itu tidak bisa di pungkiri," bebernya. (mts)