TANJUNG SELOR – Tahun depan, Pemerintah Pusat bakal menaikkan pajak rokok sebesar 12 persen. 

Namun, informasi rencana kenaikan pajak rokok tersebut hingga saat ini belum diterima Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Kaltara Sugiatsyah. Akan tetapi, diakui Sugiatsyah, pajak rokok memiliki andil untuk menyumbang pendapatan bagi daerah. 

“Kenaikan Pajak Rokok, kami belum dapat informasi. Dengan naiknya pajak rokok, dampaknya pada penerimaan pajak daerah yang kemungkinan juga meningkat,” ungkapnya, Senin (20/12).

Pendapatan daerah melalui pajak rokok untuk di Kaltara cukup besar. Tahun ini, target pajak rokok sebesar Rp 42 miliar. Menurut Sugiatsyah, naik atau turunnya target pajak rokok dilihat dari kondisi daerah dan jumlah penduduknya. Semakin besar penduduk di daerah, maka pajak rokok semakin tinggi. 

“Yang dihitung jumlah penduduk yang perokok. Di mana jumlah penduduk di atas 17 tahun yang menjadi perokok. Kategorinya seperti itu, karena dinilai dan dihitung. Bahkan ada juga usia 17 tahun ke atas yang tidak merokok,” ungkap Sugiatsyah.

Untuk proses pencairan langsung dari pusat ke daerah. Pajak rokok tidak dibayarkan perusahaan ke daerah. Melainkan dari perusahaan, dibayarkan  ke pusat dan ditransfer ke daerah. Penerimaan dari pajak rokok cukup berdampak untuk Kaltara. Bahkan digunakan untuk pembiayaan di sektor kesehatan. Penerimaan yang didapatkan, akan dibagi ke kabupaten dan kota masing-masing.

Tidak hanya itu, dalam lima tahun terakhir, pajak rokok cukup meningkat. Tahun 2021 ini, pajak rokok mencapai Rp 37,6 miliar dari target Rp 42 miliar. Jika dipresentasikan sebesar 89,39 persen. (fai/uno)