TANJUNG SELOR – Penanaman serentak dalam peringatan Hari Perkebunan Nasional ke-64 dan Hari Rempah Nasional, terlaksana pada Jumat lalu (10/12) di Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan.
Di desa tersebut terdapat 1.000 hektare lahan disiapkan untuk pengembangan lada. Di wilayah Sebatik, Kabupaten Nunukan sebagai sentra tanaman kakao. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melalui Dinas Pertanian, akan mendapat bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertania, untuk pengembangan kakao. Masing-masing 1.000 hektare tanaman lada dan kakao di Desa Antutan tersebut.
“Bantuan untuk pengembangan kakao akan disalurkan di Bulungan selama 3 tahun ke depan, dari tahun 2022 hingga 2024,” jelas Bupati Bulungan Syarwani, belum lama ini.
Bahkan, pemerintah juga telah menyalurkan 30 ribu bibit kakao kepada petani di Desa Antutan. Termasuk dilakukan perbaikan infrastruktur untuk menuju kawasan perkebunan, dengan harapan dua tahun ke depan, Desa Antutan dapat menghasilkan kakao maupun lada.
“Nantinya Desa Antutan dapat terkenal akan produksi kakao. Baik dalam bentuk bijian maupun kakao instan siap seduh untuk coklat panas. Sekaligus meningkatkan daya saing dan pendapatan masyarakat petani,” harap Syarwani.
Para petani diminta mengubah cara pandang bercocok tanam kakao, hanya untuk memenuhi kebutuhan dapur. Penghasilan dari kakao diharapkan dapat menjamin kesejahteraan keluarga.
Menurut Syarwani, melalui program Kementerian Pertanian telah berkomitmen membudidayakan komoditas kakao dan lada. Terkait ekspor komoditas, dirinya mengakui banyak yang bisa diunggulkan. Namun untuk menjalankan hal tersebut harus ada ketersediaan, keberlanjutan dan kualitas produksi pada satu komoditas.
“Hal-hal itu harus kita perhatikan sesuai dengan standar ekspor, untuk bisa menembus pasar internasional. Untuk sementara kita targetkan swasembada di tingkat lokal dengan tetap merencanakan peningkatan dan pengembangan komoditas unggulan untuk diekspor,” bebernya.
Hilirisasi produk juga menjadi fokus, tidak hanya memproduksi barang mentah. Namun mengolah menjadi barang jadi atau setengah jadi, untuk meningkatkan nilai jual produk ketika menembus pasar domestik dan internasional.
“Sisi hilirisasi ini tidak hanya tanggung jawab Dinas Pertanian, baik provinsi maupun kabupaten. Perlu diintegrasikan seluruh OPD-OPD agar bisa menjawab persoalan para petani maupun pekebun kita,” tutur Syarwani. (*/nnf/uno)