TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara kembali menganggarkan pembangunan gedung Sekretariat Pemprov Kaltara di tahun 2022 mendatang. Anggaran itu sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara Tahun 2022.
Dikonfirmasi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto menjelaskan, gedung sekretariat Provinsi Kaltara kembali dianggarkan dan digenjot pembangunannya. Pemprov Kaltara menganggarkan di tahun 2022 sebesar Rp 100 miliar. Diperkirakan, anggaran itu hingga pembangunan gedung selesai.
"Kita akan selesaikan di 2022 untuk tahap 3. Tahun depan kita anggarkan Rp 100 miliar. Itu bisa sampai selesai fisik bangunnya," bebernya, Minggu (12/12). Jika tidak ada kendala, maka gedung itu bisa digunakan di awal 2023. Sesuai target, gedung selesai dibangun 2022.
Gedung sekretariat menjadi prioritas. Khususnya dianggarkan di APBD 2022 mendatang. Besarnya biaya sewa dan operasional gedung bagi OPD yang belum memiliki kantor sendiri, menjadi faktor percepatan pembangunan gedung sekretariatan Provinsi Kaltara.
"Kalau Gedung Setprov selesai dibangun, dan dapat difungsikan, maka biaya sewa kantor dapat ditekan.itu prioritas kita,," jelasnya.
Apalagi, biaya sewa satu gedung kantor dapat menghabiskan biaya hingga ratusan juta rupiah per tahunnya. Biaya tersebut, belum termasuk biaya operasional dan perawatan gedung kantor. Belum lagi, bukan hanya satu OPD saja yang menyewa kantor, melainkan beberapa OPD.
"Kita kejar penyelesaiannya. Agar bisa ditempati oleh OPD yang saat ini masih menyewa kantor," ujarnya.
Begitu juga dengan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara. Di 2022, Pemprov Kaltara menganggarkan pembangunannya sebesar Rp 121 miliar di tahap pertama. Ditargetkan selesai di 2023.
"Kalau gedung dewan, kita anggarkan dua tahap. Target bisa selesai 2023 dan bisa ditempati," pungkasnya. (fai)