TANJUNG SELOR - Setelah sebelumnya dilakukan sidang sengketa informasi antara Jaringan Tambang (Jatam) Kaltara dan Polda Kaltara, Kamis (9/12) ini Komisi I formasi Publik (KIP) Kaltara kembali menggelar sidang sengketa informasi dengan menghadirkan Jatam Kaltara dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara.

Persoalan yang disidangkan, masih sama yakni data hasil investigasi dan sampel air sungai Malinau yang tercemar. Di mana belum juga dipublish. Sidang sengketa tersebut berbeda degan sebelumnya. Jika sebelumnya sidang tidak dilanjutkan, karena ada beberapa hal yang tidak terpenuhi, kali ini sidang sampai tahap mediasi.

Komisiuner KIP Kaltara Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi, Jahar Hamid yang menjadi Ketua Majelis mengatakan, pada sidang awal beberapa hal yang menjadi pembahasan adalah data hasil uji sampel air asungai Malinau yang tercemar. Menurut pihak termohon yakni DLH Kaltara, ada beberapa data yang dikecualikan. Sebab berdasarkan keterangan DLH Kaltara, data tersebut berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Majelis belum bisa menangkap secara fakta, apakah informasi itu dikecualikan atau tidak. Maka dari itu, kita lakukan mediasi di sidang lanjutan setelah sidang awal," ungkapnya, Kamis (9/12).

Ditambahkan Wakil Ketua KIP Kaltara Abdul Wahab bahwa, setelah sidang awal, majelis menanyakan apakah ingin dilakukan mediasi atau tidak. Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan mediasi. "Hasil mediasi berhasil," kata dia.

Mediasi yang dilakukan, adalah meminta kesepakatan antara kedua belah pihak. Di mana DLH Kaltara sebagai termohon akan memberikan jawaban terhadap permintaan pemohon dalam hal ini Jatam Kaltara. Namun ada beberapa catatan yang menjadi hasil kesepakatan itu. DLH akan mendatangi KLHK untuk meminta data hasil investigasi itu. Di mana Jatam Kaltara diminta menunggu.

"Jadi kesepakatannya, data hasil investigasi yang ada di KLHK akan diserahkan, namun pemohon dalam hal ini Jatam Kaltara, diminta bersabar. Karena itu ditangani KLHK, jadi harus ke sana dulu untuk meminta datanya secara langsung," terangnya.

Sementata itu, Tim Hukum DLH Kaltara Muhammad Taufik mengatakan, pihaknya menerima surat dari Jatam Kaltara. Di mana Jatam meminta hasil data investigasi dan sampel air sungai Malinau. Berdasarkan kasus pencemaran yang terjadi. Pihaknya, tidak bisa memberikan data tersebut dengan beberapa alasan. Yakni, datanya sebenarnya belum klir. Dan juga data itu diambil alih oleh KLHK.

 

"Jadi sebenarnya, dari DLH tidak ada kewenangan memberikan informasi itu. Sebab bukan kewenangan kita lagi Dan juga berdasarkan pada 6 ayat 2 UU KIP kami berhak juga tidak memberikan data itu. Dengan alasan itu diambil alih pusat " sebut dia. 

Ia menceritakan, sejak terjadi pencemaran, dan mencuat, DLH Kaltara mendampingi DLH Malinau turun ke lapangan mengambil sampel air sungai Malinau. Setelah mendapatkan sampel, pihaknya langsung menguji sampel itu di Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Samarinda. Sebelum sampel yang diuji klir, pihak KLHK mendengar persoalan ini. Kemudian, langsung menurunkan tim dan mengambil alih masalah ini.

 "Sampai hari ini, kita belum ada informasi dari KLHK juga. Bahkan sampel hasil uji juga belum kita ketahui," bebernya. 

Ditempat yang sama, Koordinator Jatam Kaltara Andri menjelaskan, data tersebut sangat urgensi. Sebab langsung berdampak dengan masyarakat yang banyak. Apalagi persoalan pencemaran sungai. Ia juga memahami kewenangan sudah diambil di KLHK, namun menurutnya, belum ada turunan dari regulasi yang ada di pusat. Untuk itu, diharapkan DLH Kaltara bisa membeberkan data kepada publik. "Kalau saya salahgunakan datanya, sesuai aturan saya bisa dipenjarakan.  

Lanjut dia, dalam mediasi DLH Kaltara beranggapan jika data yang diminta masih  berada di KLHK. Oleh sebab itu, DLH Kaltara meminta waktu untuk  meminta data ke KLHK. Pihaknya meminta agar DLH Kaltara menulis surat secara resmi di mana tercantum bahwa DLH Kaltara tidak menguasai data tersebut serta meminta data ke KLHK. "Kalau data itu tidak sesuai, maka saya minta sidng dilanjut ke pembuktian dan pembuktian forensik," tegasnya. (fai)