TANJUNG SELOR - Dalam rapat paripurna ke-42, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) melangsungkan kegiatan Masa Persidangan III Tahun 202. Dengan menghadirkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. 

Rapat paripurna dengan tiga agenda penting dihadiri Wakil Gubernur Dr Yansen TP M.Si, Selasa (30/11). Yansen menyampaikan, raperda mengenai APBD tahun 2022 mengalokasikan pendapatan dan belanja. Ditargetkan dengan tetap memprioritaskan dampak penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan, pemulihan ekonomi dan dampak sosial.

“Pemprov Kaltara didampingi DPRD Kaltara sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, berusaha untuk menyusun rencana pembangunan anggaran yang berpihak kepada masyarakat,” singkat Yansen.

Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris mengatakan, rapat paripurna ini membahas mengenai kesepakatan bersama rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Termasuk kesepakatan tentang pelaksanaan kegiatan tahun jamak pembangunan Gedung Kantor DPRD Kaltara, dan penyampaian nota pengantar raperda (Rencana Peraturan Daerah) APBD Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan PPAS merupakan bentuk penjabaran dari APBD. Dalam kata lain, PPAS merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran, untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam menjalankan program dan kegiatan sebagai acuan menyusun rancangan kerja dan anggaran SKPD.

“Kegiatan rapat paripurna ini akan dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan. Tentang pelaksanaan kegiatan tahun jamak pembangunan Gedung Kantor DPRD Kaltara berdasarkan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 77 Tahun 2020,” jelasnya.

Rapat paripurna kali ini tidak luput dari penandatanganan dalam kesepakatan bersama atas rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 dan nota kesepakatan pembangunan tersebut .

Melanjutkan agenda terakhir, pada rapat paripurna tersebut Norhayati menjelaskan, nota pengantar raperda APBD merupakan gambaran aktivitas Pemprov Kaltara. Beserta jajaran selama satu tahun anggaran di bidang pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

“Sudah semestinya penyusunan raperda APBD ini melalui perencanaan yang matang dan komperensif. Diharapkan tetap mengacu kepada KUA-PPAS Pemprov Kaltara tahun anggaran 2022 yang telah disepakati bersama,” paparnya. (dkisp-kaltara)