TARAKAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mempersiapkan lahan seluas 5 hektare, untuk pengembangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan.

Rencananya, lahan akan bersebelahan dengan kantor institusi penegak hukum lainnya di Kelurahan Juata Laut. Kepala Lapas Tarakan Yosef Benyamin Yembise mengatakan, pemekaran daerah perkotaan di Tarakan nantinya akan bergeser di kawasan Tarakan Utara. Sehingga perkantoran dan beberapa instansi lainnya berada di lokasi berdekatan.

"Lapas ini kan kelas IIA, bisa saja dibangun Lapas Narkotika atau Rutan, Lapas Kelas IIB dan lainnya. Intinya, seluruh warga binaan sebanyak 1.300 orang lebih, bisa di over ke Lapas baru. Agar tidak menjadi beban karena over kapasitas," terangnya, Sabtu lalu (27/11).

Menurutnya, setelah ada pengembangan Lapas atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru di Tarakan maka ada penambahan pegawai. Hanya saja, pihaknya menunggu hibah lahan yang akan diberikan Pemkot Tarakan.

Namun, belum bisa memastikan berapa jumlah warga binaan yang mungkin bisa ditampung di lapas baru. Memungkinkan jika warga binaan yang berkaitan kasus narkotika dipindahkan ke lapas baru, untuk mengurangi over kapasitas.

"Nanti dilihat dulu. Setelah selesai proses hibah, baru kami usulkan ke pusat. Kan di lokasi pengembangan lapas itu harus ada lahan yang disiapkan untuk pertanian sebagai pembinaan bagi warga binaan. Harus ada komplek, supaya tidak dikelilingi oleh masyarakat, seperti yang terjadi di Lapas Tarakan," jelasnya.

Ditambahkan rencananya pengembangan nanti akan dibuat lapas yang ideal, jauh dari pemukiman penduduk dan tidak dikelilingi oleh jalan umum. Yang berpotensi terjadi lemparan dan mengganggu keamanan lain. "Kalau luas lapas yang ada saat ini, sekitar 4 hektare lebih. Kurang lebih dengan lahan yang akan Pemkot Tarakan serahkan ke kami, 5 hektare," ujarnya.

Proses hibah, lanjut Yosef, sudah di DPRD Tarakan dengan membentuk panitia kerja. Jika sudah ada sertifikat hibah, baru pihaknya akan mengusulkan ke Kementrian Hukum dan HAM untuk pembentukan UPT baru. "Kami belum bisa menentukan berapa lama proses pembangunan. Tapi, kami menunggu proses hibah dulu," imbuhnya.

Terkait kesiapan anggaran pembangunan lapas, pihaknya akan melihat survei yang dilakukan biro perencanaan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Tarakan. Sekaligus menentukan kapasitas lapas. "Yang jelas kalau ada UPT baru bisa meminimalisir over kapasitas," tegasnya. (sas/uno)