TARAKAN - Pemerintah Kota Tarakan mempersiapkan lahan seluas 5 hektare, untuk pengembangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan. Rencananya, lahan akan bersebelahan dengan kantor institusi penegak hukum lainnya di Kelurahan Juata Laut.

Kepala Lapas Tarakan, Yosef Benyamin Yembise mengatakan, pemekaran daerah perkotaan di Tarakan nantinya akan bergeser di kawasan Tarakan Utara. Sehingga perkantoran dan beberapa instansi lainnya berada di lokasi berdekatan.

“Lapas ini kan kelas IIA, bisa saja dibangun Lapas Narkotika atau Rutan, Lapas Kelas IIB dan lainnya. Intinya, seluruh warga binaan di sini sebanyak 1.300 lebih bisa dipindah ke Lapas baru, supaya tidak menjadi beban karena kelebihan kapasitas," katanya, Sabtu (27/11).

Menurutnya, setelah ada pengembangan Lapas atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru di Tarakan, maka ada penambahan pegawai juga. Hanya saja, pihaknya masih menunggu proses hibah lahan yang akan diberikan Pemkot Tarakan.

Pihaknya memang belum bisa memastikan berapa jumlah warga binaan yang bisa ditampung di lapas baru nantinya. Namun memungkinkan jika warga binaan yang berkaitan kasus narkotika dipindahkan ke lapas baru.

"Nanti dilihat dulu. Setelah selesai proses hibah, baru kami usulkan ke pusat turunnya seperti apa. Kan di lokasi pengembangan lapas itu harus ada lahan yang disiapkan untuk pertanian sebagai pembinaan untuk warga binaan. Harus ada kompleks, supaya tidak dikelilingi oleh permukiman masyarakat, seperti yang terjadi di Lapas Tarakan," jelasnya.

Ditambahkan, rencananya pengembangan nanti akan dibuat lapas yang ideal, jauh dari permukiman penduduk dan tidak dikelilingi oleh jalan umum yang berpotensi terjadi lemparan dan mengganggu keamanan lainnya. "Kalau luas lapas yang ada saat ini, sekitar 4 hektare lebih. Kurang lebihlah dengan lahan yang akan Pemkot Tarakan serahkan ke kami, 5 hektare," ujarnya.

Proses hibah, lanjut Yosef, sudah dalam proses di DPRD Tarakan dengan membentuk panitia kerja. Jika sudah ada sertifikat hibah, baru pihaknya akan mengusulkan ke Kementrian Hukum dan HAM untuk pembentukan UPT baru. "Kami belum bisa menentukan berapa lama proses pembangunan. Tapi, kami menunggu proses hibah dulu," katanya.

Terkait kesiapan anggaran pembangunan lapas, pihaknya akan melihat survei yang dilakukan biro perencanaan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Tarakan. Sekaligus menentukan kapasitas lapas. "Yang jelas kalau ada UPT baru bisa meminimalisasi over kapasitas," katanya. (sas/udi)