TARAKAN – Wali Kota Tarakan Khairul angkat bicara terkait persoalan tiga siswa SDN 051 Juata Permai yang tidak naik kelas tiga tahun berturut-turut. Persoalan ini menjadi viral setelah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan kasus tersebut. Diduga karena pihak sekolah melakukan intoleransi dan diskriminasi keyakinan terhadap kepercayaan orangtua mereka.

Khairul mengaku tidak mengetahui secara detail kronologinya. Akan tetapi dari laporan yang ia terima, Khairul menganggap hal yang wajar jika sekolah mengambil kebijakan tidak menaikkan. Karena mereka tidak mau mengikuti pelajaran tertentu, tetapi minta nilai.

“Kalau tidak ikut bagaimana mau dikasih nilai, itukan logikanya. Jadi ya benar saja, kita dulu sekolah begitu, kalau kita enggak masuk sekolah, enggak mengikuti pelajaran, mana mau gurunya ngasih nilai, wajarlah itu menurut saya,” ujar Khairul kepada awak media, Rabu (24/11).

Meski demikian, mantan Kepala Dinas Kesehatan ini tidak ingin mencampuri terlalu jauh urusan pendidikan dan menyerahkan kepada dinas terkait. Khairul hanya menegaskan harus ada standar pendidikan yang dijalankan. “Inilah gunanya kita buat standar pelayanan minimal, bagaimana sih, bolehkah? Kalau boleh misalnya boleh enggak ikut ujian, enggak usah ujian semua, lulusin saja,” tuturnya.

Disinggung langkah orangtua siswa melakukan upaya hukum dengan menggugat ke pengadilan, Khairul menilai itu hak asasi setiap orang.  Perbedaan persepsi hal yang biasa. Adapun benar atau tidaknya akan diuji oleh pengadilan.

“Persamaan di dalam hukum ya silakan saja. Karena mungkin ada perbedaan persepsi ya tentu yang pengadilnya lah nanti yang akan mengeksekusi,” tuturnya. Hanya saja, Khairul menegaskan ada standar pelayanan minimal yang dipenuhi di dunia pendidikan. Karena itu, ia menganggap hal yang lazim jika tidak mengikuti pelajaran dan ujian, pasti tidak dikasih nilai.

Di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan sendiri, Khairul mengaku selalu mengarahkan kepada jajarannya bahwa selama sesuai ketentuan yang berlaku, silakan. Karena jika tidak berpedoman kepada ketentuan, akan bingung dalam mengambil keputusan.

“Saya tidak melihat causes per causes ya. Tetapi secara umum selalu meminta seluruh OPD ikuti ketentuan yang berlaku. Setiap dispo saya prinsip saya setuju selama sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.     

Menurut Khairul, jika memang standar pelayanannya yang salah, diperbaiki dan diganti. Tinggal melihat yang mengeluarkannya. Apakah dari pemerintah kabupaten dan kota, atau dari pemerintah provinsi atau dari Pemerintah Pusat.

“Kalau standar itu dari pusat ya di pusatnya harus diganti. Kalau tidak diganti kan ke bawah masih pakai terus. Kita enggak mungkin menyalahi standar pusat. Kalau standar di kami, kami perbaiki kalau itu bertentangan dengan standar di atas,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Kepala SDN 051 Juata Permai Kamal membantah jika pihak sekolah melakukan intoleransi dan diskriminasi keyakinan. Keputusan yang diambil karena sikap orangtua yang tidak mau mengikuti tata tertib sekolah. Ia mengetahui persoalan itu karena terjadi di masa kepemimpinannya. Kamal menjadi kepala sekolah pertama SDN 051 Juata Permai, setelah dimekarkan dari SDN 043.

“Saya klarifikasi di forum ini bahwa kenaikan kelas pertama bukan karena agama, tapi karena memang orangtua tidak mau mengikuti tata tertib yang berlaku di sekolah,” tegas Kamal kepada awak media, (23/11). Pria yang kini menjabat Kepala Seksi PAUD Disdik Tarakan ini mebeberkan kronologinya. Menurut Kamal,  di awal bersekolah sebenarnya tidak ada masalah. Mereka mengikuti kegiatan belajar dengan seperti biasa, termasuk pendidikan agama Kristen.

Perubahan sikap baru terlihat ketika duduk di bangku kelas 4 pada 2017, ketika seorang mahasiswa Kristen dari Universitas Borneo Tarakan melakukan KKR di SDN 051 Juata Permai. Karena mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, ia pun mengizinkan. Akan tetapi kegiatan itu tidak diikuti ketiga anak tersebut.

“Pelaksanaan KKR itu dilakukan namun ketiga anak ini tidak ikut,” bebernya didampingi guru Agama Kristen SDN 051 Debora Pademme.

Ketidakikutsertaan ketiga anak tersebut mengundang pertanyaan bagi guru pembina Agama Kristen. Sehingga dengan izinnya ketika itu sebagai kepala sekolah, guru pembina Agama Kristen memanggil orangtua mereka. 

“Hasil pembicaraan mereka keluar bahasa yang menurut saya, inilah bahasa yang bertentangan sebenarnya dengan keyakinan agama Kristen. Padahal mereka berada di bawah binaan Kristen,” ungkapnya.

Disamping itu, menurut Kamal, ketiga anak tersebut tidak mau lagi menyanyikan lagu kebangsaan dan hormat bendera. Mereka merasa jiwanya terganggu jika menyanyikan lagu nasional.

“Ada bukti kita anak itu mengirimkan lewat WA, bahasanya kalau menyanyikan lagu nasional hati nuraninya terganggu,” tuturnya.

Ia sempat memediasi dan orangtua siswa bersedia anaknya menyanyikan lagu kebangsaan, kecuali hormat bendera. Akan tetapi dalam perjalanannya, menurut Kamal, jangankan hormat, menyanyikan lagu kebangsaan juga tidak mau. Sikap inilah yang memengarahui nilai mata pelajaran agama dan kewarganegaraan ketiga siswa tersebut.

Menurut Kamal, saat itu pihaknya sudah melakukan pembinaan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010. Yakni memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Kepancasilaan dan sebagainya kepada orangtua. Akan tetapi tetap bersikeras bahwa itu melanggar dan sebagainya.

Karena itu, ia dan dewan guru kemudian melakukan rapat dan mengambil kesimpulan jika siswa tersebut sudah tidak mau lagi mengikuti tata tertib sekolah yang sudah ditandatangani. Di antaranya setiap mengikuti pelajaran harus membaca doa dan menyanyikan lagu kebangsaan. Namun itu tidak mau dilakukan. Sehingga pihaknya memutuskan untuk mengembalikan siswa tersebut kepada orangtuanya.

Meskipun dikembalikan, Kamal mengaku ia tidak menutup komunikasi dengan orangtua dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Justru kemudian ia digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sidang pun ia hadapi dengan membawa saksi-saksi di antaranya wali kelas dan saksi ahli dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan serta Bimas Kristen.

Meskipun kalah dalam sidang itu, Kamal menegaskan tidak naik kelasnya ketiga siswa tersebut tidak ada pengaruhnya dengan pemberhentian. Karena pada saat sidang berjalan, ada keputusan sela yang disampaikan oleh PTUN bahwa anak tetap sekolah walaupun proses hukum berjalan.

“Pada saat PTUN berjalan ada keputusan sela yang disampaikan oleh PTUN bahwa anak tetap sekolah, anak tetap belajar walaupun proses hukum berjalan. Yang akhirnya pada saat itu mereka menang dan kami diputuskan mencabut pemberhentian anak kembali sekolah, namun tidak naik kelas karena nilai olahraga pada saat itu nol karena dia tidak mau ikut pelajaran olahraga, nilai kewarganegaan tidak tuntas dan nilai agama tidak tuntas,” ungkapnya.

Selama pembelajaran, pihak sekolah kembali memediasi dengan menawarkan pembelajaran agama. Akan tetapi orangtua selalu tidak memberikan jawaban pasti. Hingga satu tahun berjalan, siswa tersebut tidak mendapatkan nilai agama karena tidak mengikuti proses sama sekali.

Sedangkan sistem pembelajaran sudah diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Kurikulum.

“Intinya saya ingin meng-counter berita yang beredar saat ini bahwa kami di Tarakan melakukan intoleransi. Intoleransi dari mana? Kami sudah memberikan jalan, bahkan dua minggu solusi yang diberikan oleh kepala dinas, anak ini bisa naik kelas, solusinya belajar dua minggu dengan guru agama, kemudian diberikan ujian, bayangkan kurang bijaksana apa kepala dinas kami, dan bisa naik kelas,” tegasnya.

Di pihak lain, Komisioner KPAI Retno Sulistyo kembali melakukan pertemuan dengan Pemkot Tarakan pada Rabu (24/11) yang dilakukan di ruang Imbaya Kantor Wali Kota Tarakan.

Usai pertemuan, Retno mengaku pihaknya akan tetap memonitoring apakah pemenuhan dan perlindungan hak-hak anaknya terpenuhi.

“Kan kemarin kepala dinas sendiri yang mengungkapkan mau menaikkan anak. Itu nantikan diputuskan oleh mereka, kita hanya ngigetin, kemarin catatan lapangannya itu. Dan kemudian kalau ada persyaratan dan lain-lain ya dibicarakan. Kewenangan menaikkan kelas hanya ada di sekolah, dewan guru,” tuturnya. 

Retno menyerahkan prosesnya kepada sekolah. KPAI maupun kementerian terkait tidak punya kewenangan melakukan itu. Kalau pihaknya melakukan itu berarti pihaknya melanggar kewenangan. 

Ia juga mengaku telah mengantongi beberapa  catatan. Namun Retno belum bisa membeberkan karena masih akan dibicarakan terlibih dulu di KPAI. Akan tetapi ia kembali menegaskan, akan terus melakukan pengawalan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. (mrs)