TANJUNG SELOR - Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Federasi Buruh Indonesia (FBI), serta aliansi mahasiswa melakukan demo menuntut sejumlah persoalan yang kerap terjadi.

Salah satu tuntutan, berkaitan upah minimum atau struktur upah yang dirasa jauh dari mensejahterakan buruh. Persoalan lain terkait undang-undang yang ada, serta menyangkut ketenagakerjaan.

Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Kaltara Azis Alfatah mengungkapkan, tanpa diterapkannya struktur upah, maka masih banyak perusahaan yang menerapkan upah minimum kepada pekerjanya. Padahal menurutnya, berdasarkan ketentuan yang ada, upah minimun hanya diberikan bagi pekerja. Dengan masa kerja di bawah satu tahun. Adapun setelah satu tahun menggunakan skala struktur upah.

“Masih ada perusahaan di Kaltara. Terutama di perusahaan kepala sawit masih menerapkan upah minimun, bagi seluruh karyawan bukan berdasarkan masa kerja,” singkatnya, Kamis (25/11).

Sementara itu, Sekjen KSBSI Kaltara Musa Bilung menyoroti besaran UMP Kaltara yang terlampau kecil. Kenaikan UMP dengan rata-rata nasional sebesar 1,09 persen, seharusnya hanya sebagai acuan. Karena kenaikan nominal upah di Kaltara seharusnya dapat naik di atas Rp 15 ribu.

“Kenaikan upah hanya naik 15 ribu, saya punya istri, anak banyak, kira-kira bisa makan kah kita. Dengan kenaikan upah sebesar itu,” ungkapnya, dalam ruangan rapat bersama pejabat terkait Pemprov Kaltara.

Ketua FBI Kaltara Haposan Situmorang menambahkan, persoalan itu jika tidak dituntaskan, akan berlarut dan menumpuk kasus tenaga kerja yang ada. Padahal, pihaknya sudah melakukan pertemuan, dengan perusahaan yang tidak menjalankan aturan sesuai yang berlaku. 

“Kita sampaikan apa yang menjadi keluhan kita. Kita laporkan dengan Disnakertrans Kaltara,” tuturnya.

Beberapa tuntutan diantara, pensiun yang tidak berjalan sesuai aturan. Pihaknya sudah melakukan pertemuan, baik secara bersurat maupun bertemu. Namun tidak ada hasil. Pihaknya melemparkan kasus ini ke Disnakertrans Kaltara. Akan tetapi, sejak 2020 lalu tidak ada eksekusi. 

“Hanya ditanggapi saja. Kami sudah bersabar menunggu hasil. Kita harap ini bisa dieksekusi,” pintanya. 

Terkait upah, khususnya di sektor perkebunan. Ada hitungan upah yang tidak sesuai. Pekerja kebanyakan menjadi budak sebanyak ini. Harusnya penghasilan bisa mensejahterakan pekerja. Bahkan informasinya perusahaan meminta mereka bekerja terus. “Kami harap penyampaian hari ini (kemarin, Red), menjadi tolak ukur untuk perbaikan mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Pemprov Kaltara mengambil sikap dan mengumpulkan aspirasi tersebut. Melalui Sekretaris Provinsi Kaltara Surianysah, Pemprov Kaltara akan menindaklanjuti sesuai regulasi yang ada. Pemprov menginstruksikan dan mewajibkan perusahaan untuk menerapkan struktur skala upah sesuai regulasi yang berlaku mulai Januari 2022.

“Pemprov membuka peluang menerapkan aturan struktur upah dalam bentuk surat instruksi kepada perusahaan, hingga peraturan daerah. Struktur upah akan kita tindaklanjuti, memang perlu dipertegas kembali. Apakah perlu ada surat instruksi atau sampai Perda,” tutur Suriansyah.

Selain struktur skala upah, ia juga menanggapi tuntutan buruh terkait masih kurangnya tenaga pengawas di Disnakertrans. Pihaknya akan menindaklanjuti dengan pihak Disnakertrans Kaltara dan Disnaker kabupaten kota. “Tenaga pengawas kita diskusikan lagi dengan Disnaker, karena sekarang masih kurang,” imbuhnya. (fai/uno)