NUNUKAN – Anggota DPRD Nunukan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Krayan Gat Khaleb menyoroti lambannya proyek pembangunan gedung Kantor Camat yang belum selesai sejak 2019 lalu. 

Ada 3 gedung kantor camat yang masih butuh penyelesaian. Masing-masing Kantor Camat Krayan Tengah, Krayan Timur dan Krayan Barat, ketiganya dibangun bersamaan. 

“Ini masalah pelayanan, karena kantornya belum selesai dibangun. Maka, para pegawai kecamatan berkantor di gedung sekolah dan kantor desa,” terangnya, Senin (22/11). 

Hal ini menjadi preseden buruk bagi Pemkab Nunukan. Mestinya pemkab bisa menjadikan hal ini sebagai skala prioritas. Apalagi, kata Gat, biaya untuk finishingtidak butuh alokasi besar sampai nominal miliaran rupiah. 

“Ini masuk kategori skala prioritas, gedung kecamatan merupakan aset vital dan sangat dibutuhkan. Kalau beralasan defisit yang menjadi sebab terbengkalainya gedung itu. Tapi semua melihat, masih banyak pembangunan berjalan di Nunukan. Tolong adil, dalam artian kalau di Nunukan ada empat atau lima pekerjaan, di Krayan satulah saja,” harapnya. 

Mirisnya lagi, pihak sekolah yang ditempati sebagai lokasi pelayanan masyarakat sudah bersurat ke DPRD Nunukan. Agar bisa memindahkan pelayanan kantor camat ke lokasi lain, menyusul kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM).

“Saya pernah katakan ke beberapa pejabat pemkab. Jika sampai 2022 belum selesai tiga kantor camat, saya kirim terpal dari Nunukan. Supaya mereka dirikan tenda. Mereka pakai berkantor di lapangan bola,” tegasnya.

Gat merasa prihatin dengan kinerja pemkab yang terkesan tidak adil. Pembangunan terus saja timpang dan lebih terkonsentrasi di perkotaan. Bisa dilihat, pelayanan kantor camat yang begitu dibutuhkan masyarakat pedalaman seakan terbengkalai. Padahal hanya tinggal tahap finishing dan kelengkapan meubelair.

“Ini soal keseriusan dan komitmen kita. Berulang kali saya bicara, hasilnya masih begitu terus, sampai putus asa saya,” keluhnya.

Dikonfirmasi atas keluhan masih terbengkalainya 3 gedung kantor camat di Krayan, Kepala Bappeda Nunukan Juni Mardiansyah membenarkan kondisi tersebut. Ia bahkan mendengar adanya pelayanan kecamatan di Rumah Sakit Pratama Krayan sebelum difungsikan, harus pindah ke lokasi lain.

“Saya akan cek dulu sudah sejauhmana progresnya di Dinas PUPR. Saya akan tanyakan kendalanya apa. Nanti akan saya hubungi lagi kalau sudah ada kejelasan,” singkatnya. (*/lik/*/viq/uno)