TARAKAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya mengoptimalkan peran pengawasan keuangan desa yang efektif dan efisien. 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara menggelar sosialisasi pengawasan implementasi sistem keuangan desa dan kebijakan pengawasan pemerintah daerah, bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) se Kaltara, Rabu lalu (17/11).

Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum menyambut baik dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan sosialisasi ini. Karena kegiatan ini merupakan hal yang sangat penting, sebagai salah satu upaya untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

“Ini mencegah hal-hal yang berpotensi menjadi penyimpangan dan mengarah pada tindak pidana korupsi,” jelas orang nomor satu di Kaltara ini.

Gubernur mengingatkan dan meminta kepada peserta untuk serius dan memanfaatkan sebaik-baiknya sosialisasi ini. Untuk meningkatkan kompetensi dan integritas APIP, dalam mewujudkan peran sebagai Consulting Partner dan Quality Assurance.

“Untuk mewujudkan sistem tata kelola yang baik, dibutuhkan perencanaan yang strategis dalam pengawasan pemerintah daerah,” harapnya. 

Gubernur pun mengajak untuk saling bersinergi dan bersama-sama mewujudkan transparansi akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran. Serta melakukan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang berfokus pada usaha tindakan dan kegiatan pembinaan serta pengawasan dengan memperhatikan prioritas dan risiko.

Demikian pula untuk mewujudkan akuntabilitas dan partisipasi, dalam pengelolaan keuangan desa. Perlu dilakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa, untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel dan disiplin anggaran.

Saat ini Pemprov Kaltara menyusun rencana pengawasan, telah melakukan penyusunan berbasis risiko dan berorientasi paling strategis. “Melalui pembinaan dan pengawasan berbasis risiko dan prioritas, kita dapat mewujudkan visi-misi Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera. Sehingga tercapai sistem pemerintahan provinsi yang ditopang tata kelola kabupaten/kota, sebagai pilar utama. Secara profesional, efisien, efektif dan fokus pada sistem pengawasan yang berbasiskan kinerja,” beber Gubernur.

Gubernur mengajak para aparat pengawas internal pemerintah, agar dapat memberi nilai tambah. Pada implementasi kebijakan yang lebih baik, termasuk pengelolaan keuangan desa. Tidak hanya terkait kesesuaian alokasi dengan realisasi saja. Tetapi nilai tambahnya dapat berdampak pada masyarakat Kaltara. (el.r/dkisp-kaltara)