TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya untuk menarik pajak dari penggunaan dan penjualan karbon atau biasa dinamakan Carbon Tax.

Pajak karbon diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan negara. Sekaligus mendukung program Indonesia hijau dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Menghadapi perubahan iklim. Dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara Risdianto,  yang digunakan adalah isu global.

“Carbon Tax kita sudah menghitung tapi belum final,” ujar Risdianto, Senin (15/11).

Selain Carbon Trading, pihaknya harus memperhatikan Carbon Tax. Contohnya, di bidang nikel, harus sudah dalam bentuk olahan agar ada harga tambahan. “Ini masih dalam proses perhitungan, dievaluasi, ambang emisi kita dan ada target pengurangan emisi. Kalo ada penurunan, itu tindak lanjut bagi kita,” ungkapnya.

Isu global tentang lingkungan menjadi komitmen. Di sisi lain, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), ada anggaran khusus untuk hutan. Di mana terdapat aspek perencanaan di tingkat menengah. Seperti, transfer anggaran provinsi berbasis ekologi.

Kriteria dan indikator lingkungan jadi dasar bantuan kepada kabupaten dan kota. Ada perencanaan jangka menengah untuk pengelolaan gambut. “Kalau bisa dalam bentuk Perda meneguhkan komitmen Kaltara. Kita sangat perhatian pada pertumbuhan hijau,” jelasnya.

Menurutnya, ada timbal balas jasa lingkungan atau kompensasi terhadap yang dilakukan dengan hutan yang dimiliki. Pihaknuya sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), bersama Rektor Universitas Borneo Tarakan, Universitas Kaltara dan forkopimda. (fai/uno)