TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengupayakan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebutuhan akan BBM bagi masyarakat Kaltara sangat penting, khususnya bagi daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum mengusulkan penambahan kuota BBM kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), saat melakukan audiensi secara virtual, Kamis lalu (4/11).

Gubernur menjelaskan, dalam mengusulkan kuota jenis BBM tertentu (JBT) dan BBM khusus penugasan (JBKP) tahun 2022, Pemprov Kaltara bersama kabupaten dan kota telah melakukan rapat koordinasi.

“Dari hasil rakor itu, kemudian diserahkan ke Pemprov. Selanjutnya usulan kuota jenis BBM tertentu dan BBM khusus penugasan menjadi bahan usulan kepada BPH Migas,” jelasnya.

Realiasasi JBT dari kuota 2021 yang telah diusulkan, jika diambil berdasarkan nilai rata–rata hanya berkisar 8 persen setip bulan. Bulungan dan Malinau realisasi kuotanya sekitar 9 persen, Tana Tidung 8 persen, Nunukan 7 persen, dan Tarakan 5 persen.

Adapun realisasi JBKP, setiap bulannya per kabupaten dan kota di Kaltara rata-rata sekitar 6 persen. Tertinggi, realisasi tersebut di Kabupaten Bulungan sekitar 9 persen dan terendah Tarakan hanya 1 persen.

“Realisasi 2021, JBT Untuk Bulungan sekitar 119 persen, Malinau 113 persen, Nunukan 94 persen, Tana Tidung 108 persen dan Tarakan 60 persen. Sebaliknya JBKP 2021, relaisasi yang diterima Bulungan sekitar 100 persen, Malinau 69 persen, Nunukan 98 persen, Tarakan 21 persen dan Tana Tidung 100 persen,” sebutnya.

Untuk kuota migas pada 2022, Pemprov Kaltara mengusulkan 44.719 kilo liter (kl). Kuota tersebut, telah sesuai kebutuhan dan usulan kabupaten/kota. Rinciannya, Kabupaten Bulungan kuota JBT sekitar 11.923 kl dan JBKP 22.077 kl. Selanjutnya Tarakan kuota JBT 21.956 kl dan 33.685 kl untuk JBKP, Nunukan kuota JBT 7.106 kl dan JBKP 22.948 kl. Adapun Malinau telah mengusulkan JBT 2.584 kl dan JBKP 8.212 kl.

“Dari jumlah yang diajukan, semuanya mengalami kenaikan permintaan dibandingkan yang diusulkan pada 2021. Karena kebutuhan BBM terutama solar memang sangat dibutuhkan di Kaltara oleh para nelayan dan pelaku industri,” bebernya.

Gubernur berharap, yang menjadi usulan Pemprov Kaltara terkait kebutuhan akan minyak dan gas dapat diakomodir oleh BPH Migas. Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di lapangan. Sehingga, ke depannya ketersediaan BBM bagi masyarakat Kaltara dapat terpenuhi. (dkisp-kaltara)