TARAKAN – Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (Kemen PUPR) terpaksa memberlakukan skala prioritas, terhadap pembangunan jalan nasional di perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara).

Kebijakan itu dilakukan karena mempertimbangkan kondisi keuangan, yang dialami Pemerintah Pusat dampak pandemi Covid-19. “Untuk sementara mengingat kondisi keuangan, kita terpaksa harus buat skala-skala prioritas,” ujar Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara Zamzami, Minggu (14/11).

Terkait hal itu, menurut Zamzani, akan memprioritaskan penyelesaian jalan perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Untuk membuka keterisolasian wilayah itu yang selama ini hanya bisa dijangkau dengan pesawat.

“Yang tak bisa Long Nawang di Krayan. Untuk mencapai Krayan, satu-satunya jalan untuk masuk ke Krayan dengan pesawat. Kalau dengan pesawat, artinya biaya-biaya pasti akan naik. Sehingga inilah yang kita jadikan prioritas utama,” tuturnya.

Ia mengharapkan, agar pembangunan satu ruas jalan perbatasan di Long Nawang Kecamatan Krayan sepanjang 203 kilometer bisa difungsikan pada akhir 2024. Saat ini yang baru beraspal sepanjang 42 kilometer. Meliputi dari Malinau menuju Paking sepanjang 32 kilometer, dari Long Nawang ke Long Bawan sepanjang 10 kilometer yang juga pernah dilalui Presiden Joko Widodo berkendara saat melakukan kunjungan kerja ke Kaltara.

Sisanya sepanjang 160 kilometer, belum beraspal. Pemerintah Pusat telah mengganggarkan pembangunan jalan sepanjang 60 kilometer. Sementara sisanya sepanjang 100 kilometer, belum dianggarkan.

Jalan perbatasan nasional di Krayan masuk dalam program pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer, yang digagas Pemerintah Pusat di Kaltara. Jalan ini masuk dalam kategori jalan akses perbatasan, yang dibangun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Membuka keterisolasian suatu daerah serta mendukung pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di perbatasan Kaltara.

Pemerintah Pusat membangun 4 PLBN di perbatasan Kaltara. Yakni PLBN Terpadu Sungai Pancang, Long Midang, Labang dan Long Nawang.  

Sementara itu, ada juga jalan paralel perbatasan yang dibangun Pemerintah Pusat di Kaltara. Atau dikenal jalan lingkar utara Pulau Kalimantan. Jalan sepanjang 640 kilometer itu dibangun sejajar dengan garis perbatasan, menghubungkan tiga provinsi. Dari Kabupaten Malinau ke arah Long Boh (Kalimantan Timur) hingga ke Pontianak (Kalimantan Barat).

Pembangunan jalan ini belum rampung. Karena keterbatasan anggaran, juga medan yang sulit serta mempertimbangkan kondisi tanah. “Paling sulit dan masih sedikit penanganannya itu di Provinsi Kaltara. Medannya sulit, status hutan juga, karena konturnya seperti itu. Misalnya diberikan Rp 300 miliar di tempat yang relatif datar, bisa dilaksanakan jalan sampai 20 atau 25 kilometer,” tutupnya. (mrs/uno)