TANJUNG SELOR– Usulan telah diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 400 hektare. 

Luasan tersebut diperuntukkan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung (KTT). Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) meminta agar luasannya ditambah. 

“Dari Menteri LHK, luasan 400 hektare diminta agar dijadikan 1.000 hektare,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUPR Perkim Kaltara Datu Iman Suramenggala melalui Kabid Tata Ruang dan Pertanahan Panji Agung, Kamis lalu (11/11). 

Perluasan lahan itu dengan mempertimbangkan karena KTT selama ini belum memiliki pusat pemerintahan, sejak berdiri 17 Juni 2017 silam. “Barangkali karena selama 14 tahun tak punya pusat pemerintahan. Maka Pemerintah Pusat meminta agar diperluas lagi,” ujarnya.

Pihaknya tetap fokus pada area 400 hektare tersebut. Sedangkan 600 hektare sisanya menjadi urusan Kementerian LHK. Jika pusat pemerintahan KTT berkutat di sekitar Bundaran HU kawasan PT Adindo, maka sisanya bisa mengambil lahan lainnya.

“Kita tinggal menunggu saja, karena yang diusulkan hanya 400 hektare. Saya melihat ada perhatian besar Pemerintah Pusat terhadap KTT,” jelasnya.

Terkait kendalanya, tidak ada yang berarti. Bahkan PT Adindo mendukung adanya pembangunan pusat pemerintahan KTT. Sehingga menyerahkan beberapa kawasan lahannya kepada pemerintah daerah.(agc/dkisp-kaltara)