TIDENG PALE – Bupati KTT Ibrahim Ali menegaskan, untuk izin usaha galian C sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Artinya, bukan lagi kewenangan kabupaten maupun provinsi. 

“Ini sebenarnya memang agak sulit. Harapan kita, kalau bisa regulasinya janganlah dari Pemerintah Pusat. Harusnya, cukup kabupaten atau provinsi yang mengeluarkan,” ujar Ibrahim, baru-baru ini. 

Dampak izin yang dikeluarkan dari Pemerintah Pusat, membuat daerah mengalami kesulitan mengontrol para pelaku investasi. Untuk jenis usaha galian yang lain, beberapa retribusinya masih ditarik pemerintah daerah. Menurut Bupati, itu dilakukan sepenuhnya untuk pembangunan daerah. 

“Iya, retribusinya itu ditarik oleh pemkab dan masuk ke kas daerah,” imbuhnya. Selagi itu bisa dipertangungjawabkan dan kepentingan untuk daerah, jadi tidak berpaling dari hukum bukan menjadi persoalan. 

Penarikan retribusi tersebut sebelumnya masih kewenangan pemerintah kabupapten dan provinsi. Usaha pertambangan bahan galian C merupakan kegiatan pada usaha pertambangan. Ini mencakup, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian dan pengangkutan serta penjualan. (*/mts/uno)